DPRD DKI Desak Pengerukan Sungai Jalan Terus, Target Kedalaman 5 Meter Demi Cegah Banjir

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengerukan sungai dan saluran air secara konsisten sepanjang tahun. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kesiapsiagaan Jakarta dalam menghadapi ancaman banjir yang terus berulang.

Khoirudin menegaskan penanganan banjir tidak boleh dilakukan secara musiman. Ia menyebut sedimentasi lumpur terus terjadi di 13 aliran sungai yang melintasi wilayah Jakarta, sehingga pengerukan harus menjadi agenda rutin dan berkelanjutan.

Menurutnya, kebiasaan melakukan pengerukan hanya menjelang musim hujan tidak cukup untuk mengatasi persoalan daya tampung air. Endapan lumpur yang dibiarkan menumpuk dapat mengurangi kedalaman sungai dan memperbesar risiko luapan saat curah hujan tinggi.

"Kan ada endapan lumpur, ini harus dikeruk setiap saat," ujar Khoirudin, Jumat (30/1).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan pengerukan rutin bertujuan menjaga kapasitas tampungan air tetap optimal. Ia menargetkan kedalaman sungai ideal berada di kisaran lima meter agar aliran air lebih lancar dan tidak mudah meluap.

"Agar kedalaman sungai itu lima meter," kata Khoirudin.

Selain sungai, Khoirudin juga menyoroti kondisi saluran penghubung atau drainase yang jumlahnya mencapai sekitar 500 titik di Jakarta. Menurut dia, saluran-saluran ini memiliki peran strategis dalam mengalirkan air dari permukiman menuju sungai utama.

Ia meminta agar pengerukan pada saluran penghubung juga dilakukan secara rutin tanpa menunggu kondisi darurat. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah penyumbatan akibat lumpur dan sampah yang kerap menjadi pemicu genangan di kawasan padat penduduk.

"Saya ingin ini juga dikeruk setiap saat," tutur Khoirudin.

Khoirudin menilai perawatan sungai dan saluran air yang berkelanjutan akan memberikan dampak signifikan dalam menekan potensi banjir. Baik banjir yang bersumber dari hujan lokal, kiriman air dari daerah hulu, maupun limpasan air laut atau rob, semuanya dapat diminimalisir dengan sistem drainase yang terjaga.

Ia juga mendorong agar Pemprov DKI memiliki jadwal pengerukan yang terstruktur dan terukur, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak bersifat reaktif. Dengan perencanaan yang matang, pengerukan dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah rawan banjir.

Menurut Khoirudin, langkah preventif semacam ini lebih efektif dibandingkan penanganan darurat yang biasanya memakan biaya lebih besar dan berdampak langsung pada aktivitas warga. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi prioritas dalam program pengendalian banjir Jakarta.

"Semua bisa kita minimalisir dampaknya ke masyarakat," pungkas Khoirudin.