Trump Ancam Tarif ke Negara-negara yang Jual Minyak ke Kuba

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis (29/1) yang mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara-negara yang menjual minyak ke Kuba.

Perintah tersebut tidak menyebutkan nilai tarif atau negara mana yang akan menjadi sasaran. Ia menyerahkannya kepada menteri perdagangan.

Kuba, yang sebagian besar berada di bawah embargo AS sejak 1962, hingga baru-baru ini menerima sebagian besar minyaknya dari Venezuela.

Namun Amerika Serikat telah memblokir aliran tersebut setelah menggulingkan sekutu utama Havana, Nicolas Maduro, dari kekuasaan dan secara efektif mengambil alih kendali ekspor minyak Venezuela.

Setelah operasi Venezuela, Trump berjanji untuk sepenuhnya memutus aliran minyak dan uang ke Kuba.

"Saya sangat menyarankan mereka untuk membuat kesepakatan, SEBELUM TERLAMBAT," ancamnya dalam sebuah unggahan di media sosial.

Amerika Serikat bungkam tentang jenis kesepakatan apa yang mereka cari dengan pemerintah komunis pulau tersebut.

Menteri Luar Negeri Havana, Bruno Rodriguez, pada hari Kamis menyebut langkah terbaru dalam sebuah unggahan di X tersebut sebagai "tindakan agresi brutal terhadap Kuba dan rakyatnya, yang selama lebih dari 65 tahun telah menjadi sasaran blokade ekonomi terpanjang dan terkejam yang pernah diberlakukan."

Perintah yang ditandatangani pada hari Kamis mengancam tarif tambahan pada "negara mana pun yang secara langsung atau tidak langsung menjual atau menyediakan minyak apa pun kepada Kuba."

Perintah tersebut mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) dan menyebut pemerintah Kuba sebagai "ancaman luar biasa" terhadap keamanan nasional AS.

Tarif lain yang diberlakukan berdasarkan IEEPA saat ini sedang digugat di Mahkamah Agung.

Dengan menyatakan "keadaan darurat nasional" terkait Kuba, Trump membuat klaim serupa dengan yang dibuat terhadap Venezuela, seperti memberikan dukungan kepada negara-negara yang memusuhi Amerika Serikat.

"Rezim tersebut bersekutu dengan—dan memberikan dukungan kepada—sejumlah negara musuh, kelompok teroris transnasional, dan aktor jahat yang merugikan Amerika Serikat," termasuk Russia, Tiongkok, dan Iran, serta kelompok militan Hamas dan Hizbullah, demikian bunyi perintah tersebut.

Tekanan ini muncul ketika Kuba sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade, ditandai dengan pemadaman listrik berulang hingga 20 jam sehari dan kekurangan makanan serta obat-obatan yang telah menyebabkan eksodus massal warga Kuba.