Sidang Isbat Ramadhan 2026 Digelar 17 Februari, Terdapat 37 Titik Rukyah di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi akan digelar pada 17 Februari 2026. Sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Pelaksanaan Sidang Isbat ini melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah menegaskan proses penetapan awal Ramadhan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akurasi ilmiah.

"Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR, dan perwakilan Mahkamah Agung," ujar Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis.

Abu Rokhmad menjelaskan Sidang Isbat memiliki tiga tahapan utama. Seluruh tahapan ini dilakukan secara berurutan dan terintegrasi.

Tahapan pertama berupa pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi atau metode hisab. Data ini menjadi dasar awal dalam menentukan kemungkinan visibilitas hilal di berbagai wilayah Indonesia.

Tahapan kedua adalah verifikasi hasil rukyatul hilal di lapangan. Tahun ini, Kemenag menyiapkan sebanyak 37 titik pemantauan hilal yang tersebar di berbagai provinsi.

"Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat," ujar Abu Rokhmad.

Ia menegaskan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri 1 Syawal, dan Idul Adha dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab dan rukyah. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara aspek ilmiah dan tradisi keagamaan.

Menurut Abu Rokhmad, masyarakat diimbau menunggu hasil resmi Sidang Isbat sebelum menetapkan awal puasa. Imbauan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Ia menambahkan Sidang Isbat menjadi forum resmi negara dalam menyatukan berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap potensi perbedaan dapat dikelola secara bijak.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Arsad Hidayat menyampaikan pihaknya akan mengirimkan tim ahli ke lokasi-lokasi rukyah yang dinilai strategis. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi visibilitas hilal yang lebih optimal.

"Kalau memungkinkan, tahun ini kita menjadikan masjid IKN yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal," kata Arsad.

Selain persiapan teknis, Kemenag juga tengah menyiapkan payung hukum baru. Tahun ini pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) khusus sebagai dasar pelaksanaan Sidang Isbat.

PMA tersebut diharapkan menjadi rujukan resmi bagi masyarakat. Regulasi ini juga akan menjawab berbagai pertanyaan publik terkait legitimasi dan mekanisme penetapan awal bulan hijriah.