DPRD DKI Jakarta Soroti Kebocoran PAD Akibat Praktik Parkir Liar

Ia menegaskan UP Perparkiran memilih pendekatan persuasif dalam menangani parkir liar. Pendekatan ini dilakukan dengan merangkul pengelola parkir setempat agar dapat menjadi mitra resmi pemerintah daerah.

Menurut Masdess, langkah awal dilakukan melalui pendataan juru parkir dan inventarisasi potensi kendaraan di lokasi tertentu. Setelah itu, dilakukan penetapan kerja sama melalui penerbitan surat tugas resmi.

"Kami memberikan surat tugas, kartu identitas, serta atribut seperti rompi atau seragam. Kini kami kelola bersama," papar Masdess.

Pendekatan tersebut, kata dia, mengedepankan prinsip kearifan lokal. Pemerintah daerah tidak ingin menggusur juru parkir yang sudah lama beroperasi, tetapi mengajak mereka masuk ke sistem resmi.

"Memang tidak mudah menangani parkir liar di seluruh Jakarta. Tetapi langkah ini sudah kami lakukan di cukup banyak lokasi," ucap Masdess.

Ia mencontohkan penerapan sistem resmi tersebut saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jalan Imam Bonjol, dan Pamekasan. Di lokasi tersebut, pengelolaan parkir kini melibatkan sekitar 30 juru parkir sebagai mitra resmi.

Selain itu, sistem pembayaran digital juga mulai diterapkan di sejumlah titik. Langkah ini dinilai efektif untuk menutup celah kebocoran pendapatan.

Masdess menegaskan model pengelolaan tersebut akan diterapkan secara bertahap di wilayah lain. UP Perparkiran juga mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke sistem pembayaran nontunai.

Ia mengimbau warga menggunakan QRIS, mobile banking, maupun dompet digital saat membayar parkir. Digitalisasi ini dinilai menjadi kunci transparansi dan akuntabilitas sektor perparkiran.

Berdasarkan hasil uji coba di beberapa lokasi, Masdess optimistis penerapan pembayaran digital mampu meningkatkan pendapatan sektor parkir. Sistem ini juga dinilai efektif untuk meminimalisir praktik kecurangan.

"Sekaligus meminimalisir kebocoran yang selama ini disinyalir terjadi," pungkas Masdess.