DPRD DKI Jakarta Soroti Kebocoran PAD Akibat Praktik Parkir Liar

JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya praktik parkir liar yang dinilai berdampak langsung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena ini disebut menjadi salah satu penyebab utama rendahnya setoran pendapatan sektor parkir ke kas daerah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menegaskan praktik “parkir pembohong” turut memperparah kebocoran pendapatan daerah. Kondisi tersebut membuat kinerja Unit Pengelola (UP) Parkir belum maksimal meski potensi retribusi parkir di Jakarta sangat besar.

"Parkir pembohong menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan sektor parkir," ujar Tri usai rapat evaluasi retribusi daerah bersama UP Parkir, Rabu (28/1).

Tri menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap target PAD. Ia menekankan perlunya langkah proaktif untuk menertibkan parkir liar di seluruh wilayah Ibu Kota.

Menurut Tri, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapangan menjadi kunci utama. Ia menilai lemahnya pengawasan membuka ruang terjadinya praktik curang di sektor parkir.

"Ini terjadi karena kurang pengawasan, atau justru ada pembiaran dengan tanda petik adanya pihak yang membekingi," tandas Tri.

Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mendesak UP Parkir agar memperketat pengawasan di setiap wilayah kerja. Selain itu, DPRD berkomitmen melakukan pengawasan ekstra agar kebocoran pendapatan dapat ditekan.

Tri menegaskan pihaknya tidak akan segan memberikan teguran apabila ditemukan kelalaian di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit celah permainan oknum yang merugikan daerah.

"Supaya kebocoran-kebocoran di lapangan bisa diminimalisir," tegasnya.

Ia juga mengungkap fakta di lapangan bahwa pengelolaan parkir liar tidak selalu dilakukan oleh warga sekitar. Dalam banyak kasus, terdapat keterlibatan pihak luar yang dipekerjakan oleh oknum tertentu.

"UP Parkir menyampaikan parkir liar dikelola oleh akamsi, tapi di lapangan ada juga orang luar yang disewa, dengan tanda petik, oknum-oknum tertentu dari luar yang dipekerjakan," ungkap Tri.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdess Aroufy mengakui maraknya praktik parkir pembohong. Ia menyebut fenomena tersebut umumnya terjadi di lokasi parkir tepi jalan atau on street parking.

Masdess menjelaskan, area tersebut belum sepenuhnya masuk dalam binaan resmi Dinas Perhubungan. Akibatnya, pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional dan tidak terpantau optimal.

"Ada warga sekitar yang mengelola parkir secara konvensional dan masih menggunakan sistem tunai," beber Masdess.