Popularitas PM Takaichi Melorot Jelang Pemilu

TOKYO - Angka jajak pendapat Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang tadinya sangat tinggi, telah merosot karena para pemilih mempertanyakan bagaimana ia akan membiayai janji pemotongan pajak yang baru-baru ini ia buat, menurut survei media yang dirilis pada Senin (26/1).

Tingkat persetujuan terhadap pemerintahan pemimpin nasionalis itu turun menjadi 67 persen dari 75 persen pada Desember, dan berada di bawah 70 persen untuk pertama kalinya sejak ia menjabat Oktober lalu, menurut survei akhir pekan oleh surat kabar Nikkei.

Penurunan tersebut terjadi ketika PM Takaichi menghadapi kritik karena tiba-tiba menyerukan pemilihan umum sela pada 8 Februari, hanya lebih dari setahun setelah pemilihan majelis rendah terakhir pada Oktober 2024 untuk masa jabatan empat tahun.

Pada Senin, PM Takaichi akan bergabung dengan para pemimpin oposisi untuk diskusi panel yang disiarkan televisi guna membahas kebijakan mereka.

Takaichi, perdana menteri perempuan pertama Jepang, mengatakan pemilihan umum ini diperlukan untuk melihat apakah masyarakat mendukungnya dan pemerintahan koalisi barunya.

Setelah pengangkatannya tiga bulan lalu, Takaichi harus bergegas membentuk koalisi antara Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan Partai Inovasi Jepang (JIP) untuk mendapatkan mayoritas tipis di majelis rendah yang berpengaruh.

Kemenangan dalam pemilihan juga akan memungkinkannya untuk mengklaim mandat yang lebih kuat meskipun Partai LDP sendiri sedang berjuang melawan peringkat persetujuan yang rendah dan serangkaian skandal.

Di antara janji kampanyenya adalah menghapuskan pajak konsumsi makanan selama dua tahun, serupa dengan janji oposisi untuk memotong berbagai pajak, tetapi ia belum memberikan rincian tentang bagaimana cara membiayainya.

"Namun, 56 persen responden dalam jajak pendapat Nikkei terbaru mengatakan mereka tidak berpikir tarif pajak nol untuk makanan akan efektif melawan kenaikan harga," kata harian bisnis tersebut.

Jajak pendapat serupa yang dilakukan akhir pekan lalu oleh surat kabar liberal Mainichi Shimbun juga menunjukkan peringkat persetujuan Takaichi turun menjadi 57 persen dari 67 persen yang terlihat pada Desember.

Mainichi mengatakan banyak orang merasa frustrasi atas pemilihan umum yang mendadak tersebut, karena memperlambat perdebatan legislatif tentang anggaran pemerintah baru sebelum tahun fiskal Jepang berakhir pada bulan Maret.

Jajak pendapat terbaru dari Yomiuri Shimbun, surat kabar terlaris, juga menyebutkan popularitas pemerintah turun empat poin menjadi 69 persen, dengan banyak orang berharap melihat lebih banyak program ekonomi untuk mengatasi kenaikan harga yang melonjak. AFP/I-1