Perdana Menteri Jepang Takaichi Bubarkan Parlemen, Buka Jalan bagi Pemilu Sela

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah membubarkan parlemen menjelang pemilihan umum sela yang dijadwalkan pada 8 Februari.

Pada hari Jumat (23/1), ketua parlemen Jepang membacakan surat yang secara resmi membubarkan majelis rendah, sementara para anggota parlemen meneriakkan seruan tradisional "banzai".

Dari Al Jazeera, pembubaran majelis rendah yang beranggotakan 465 orang ini membuka jalan bagi kampanye pemilihan selama 12 hari, yang secara resmi dimulai pada hari Selasa.

Takaichi, perdana menteri wanita pertama di negara itu, telah mengumumkan niatnya pada hari Senin untuk mengadakan pemilihan umum.

Terpilih pada bulan Oktober sebagai pemimpin perempuan pertama Jepang, Takaichi baru menjabat selama tiga bulan, tetapi ia telah meraih peringkat persetujuan yang tinggi, sekitar 70 persen.

Dia berharap dapat memanfaatkan popularitas pribadinya untuk membantu partai yang berkuasa mendapatkan kembali dukungan publik setelah mengalami penurunan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Koalisi pemerintahan antara Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi dan Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah yang berpengaruh.

“Belum jelas apakah dukungan publik yang tinggi terhadap kabinet Takaichi akan benar-benar mengarah pada dukungan terhadap LDP,” kata Hidehiro Yamamoto, seorang profesor ilmu politik di Universitas Tsukuba.

“Yang menjadi perhatian publik adalah langkah-langkah untuk mengatasi inflasi,” katanya kepada kantor berita AFP.

Lembaga penyiaran publik Jepang, NHK, mengatakan bahwa isu-isu utama dalam kampanye pemilihan kali ini adalah mengatasi kenaikan harga bagi konsumen serta isu-isu keamanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok.

Tokyo dan Beijing telah terlibat dalam perselisihan diplomatik sejak Takaichi membuat pernyataan pada bulan November yang mengisyaratkan bahwa Jepang dapat ikut campur jika Tiongkok mengambil tindakan militer terhadap Taiwan, sebuah pulau yang berpemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai miliknya.

Tiongkok yang geram telah meningkatkan pembalasan ekonomi dan diplomatik terhadap Jepang sebagai akibat dari komentar Takaichi

Kantor berita Kyodo Jepang mengatakan bahwa baik kubu partai yang berkuasa maupun oposisi telah mengemukakan gagasan untuk menghapus pajak konsumsi atas makanan guna meredakan inflasi rumah tangga.

Ketidakpuasan publik atas kenaikan harga sebagian besar berkontribusi pada kejatuhan mantan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang digantikan oleh Takaichi pada bulan Oktober.