Cuaca Ekstrem Picu Risiko Inflasi Pangan Menjelang Ramadan

Pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi inflasi pangan karena gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem yang berisiko menghambat kesiapan masyarakat menjelang Ramadan.

JAKARTA – Pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi pangan dalam waktu dekat, seiring terganggunya pasokan di sejumlah daerah akibat cuaca ekstrem. Kondisi ini berisiko menekan ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis, terutama menjelang Ramadan yang biasanya diiringi lonjakan permintaan konsumsi.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefkymenilai tekanan inflasi pada Januari 2026 masih berlanjut, terutama akibat gangguan pasokan pangan yang dipicu banjir di sejumlah wilayah. Dampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, ditambah tingginya risiko cuaca ekstrem di berbagai daerah lain menurut BMKG, berpotensi memperbesar tekanan dari sisi penawaran dan menjaga inflasi tetap tinggi.

"Perkiraan tekanan inflasi tercermin pada Indeks Ekspektasi Harga (IEH) dari survei Bank Indonesia yang meningkat menjadi 163,2 pada Januari 2026 dari 157,2 pada periode sebelumnya," ucapnya pada Koran Jakarta, Kamis (22/1).

Pergerakan harga komoditas pangan pokok strategis kerap menjadi faktor pengungkit inflasi, terutama dalam momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Tantangan rutin setiap tahun tersebut sebenarnya telah cukup ditangani pemerintah dan akan terus dijaga tingkat kestabilannya.

Sementara itu, pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis menjelang Ramadan hingga Idulfitri melalui kerja sama dengan pelaku usaha pangan dan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri terhadap pelanggaran.

“Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau-imbau. (Jadi) tidak boleh menjual di atas HET," tegas Amran.

Selain pengawasan, pemerintah juga mengandalkan program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menahan tekanan inflasi yang kerap meningkat di awal Ramadan. Data BPS menunjukkan inflasi umum pada awal Ramadan 2025 sempat menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, namun inflasi pangan secara historis masih relatif terkendali dan berada dalam batas kewajaran, meski pola pergerakannya mulai menunjukkan fluktuasi dalam dua tahun terakhir.

Siapkan Strategis

Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, inflasi pangan tercatat berada di level 2,74 persen per Desember 2025, sehingga pemerintah menyiapkan dua langkah utama berupa penguatan program intervensi pangan dan pengetatan pengawasan harga. Pemerintah akan memastikan harga tetap sesuai HET serta HAP di tingkat produsen dan konsumen, didukung oleh kondisi stok pangan nasional yang dinilai sangat kuat.

Bapanas mencatat stok beras mencapai 3,3 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, dengan ketersediaan komoditas strategis lain seperti minyak goreng, telur, bawang merah, dan daging ayam yang dinilai aman hingga Idulfitri. Pemerintah pun mendorong seluruh pemangku kepentingan menjaga stabilitas harga agar keseimbangan kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen tetap terjaga selama Ramadan.

"Kemudian daging ayam justru dibawa HAP (Harga Acuan Penjualan). Itu di 22-23 ribu rupiah per kilogram, padahal HAP 25 ribu. Ini harus naik. Insya Allah di Ramadhan naik. Kemudian telur aman, bawang merah aman. Stok sampai Idulfitri lebih dari cukup. Sekarang stok kita banyak," sebut Amran optimistis.