Meski Nilai Tukar Petani Naik, CIPS Sebut Kesejahteraan Petani Belum Tergambar Utuh

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan petani secara utuh.

Hal ini merespons klaim pemerintah yang memandang kenaikan NTP cukup sebagai bukti meningkatnya kesejahteraan petani.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS Maria Dominika mengatakan NTP hanya merekam perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani, tanpa memasukkan berbagai aspek kesejahteraan yang bersifat tidak kasat mata, seperti beban biaya hidup, akses pendidikan, kepemilikan aset, hingga layanan kesehatan.

"Kenaikan Nilai Tukar Petani tidak bisa langsung disimpulkan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani adalah isu kompleks yang seharusnya juga mencakup akses petani terhadap aset, pendidikan, bahkan hingga layanan kesehatan," kata Maria.

BPS mencatat NTP nasional sepanjang Januari-Desember 2025 berada di angka 123,26 atau naik 3,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka di atas 100 ini secara teknis menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan oleh petani, yang kemudian dijadikan dasar klaim pemerintah bahwa daya beli petani sedang positif.

Namun, CIPS menyoroti bahwa NTP bukan alat ukur yang ideal untuk melihat kesejahteraan petani secara utuh.

Riset CIPS pada 2023 menunjukkan bahwa NTP justru dapat meningkat saat harga produk pertanian naik akibat keterbatasan pasokan, yang berarti pendapatan riil petani sebenarnya menurun.

Indikator itu juga mengindikasikan fakta bahwa mayoritas petani merupakan konsumen pangan yang ikut terbebani saat harga pangan naik.

Di sisi lain, BPS sebenarnya sudah mengakui NTP bukan indikator yang tepat untuk sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani dan berjanji menambahkan indikator baru bernama Indeks Kesejahteraan Petani (IKP).

Namun, hingga saat ini, perubahan tersebut belum kunjung terealisasi.

"Kebijakan pertanian harus beralih ke pendekatan penghidupan berkelanjutan yang lebih holistik. Fokus pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan petani dalam adopsi input pertanian yang terjangkau, membuka akses terhadap pasar, hingga upaya-upaya peningkatan produktivitas secara berkelanjutan," imbuh Maria.

Maka dari itu, CIPS merekomendasikan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan indeks yang hanya fokus pada angka dan fungsi produksi seperti NTP sebagai kompas utama untuk memahami kesejahteraan petani.

Arah kebijakan perlu dialihkan pada strategi yang memberdayakan petani, setidaknya lewat dua langkah reformasi.

Pertama, mengganti skema subsidi input menjadi bantuan langsung yang meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan secara nyata.