Wagub DIY Tekankan Pelaporan Kinerja Daerah Harus Jujur dan Berdampak

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa pelaporan penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif tahunan. Lebih dari itu, laporan kinerja menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana arah pembangunan daerah berjalan efektif, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan penegasan tersebut saat membuka Kick Off Meeting Pelaporan Pemerintah Daerah se-DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (5/1). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti, para sekretaris daerah kabupaten/kota, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-DIY.

“Penyampaian laporan secara periodik melalui berbagai sistem yang telah dikembangkan. Upaya ini sangat membantu dalam pengelolaan data kinerja secara lebih terintegrasi, terukur, dan akuntabel,” kata Sri Paduka.

Namun demikian, Paku Alam X mengingatkan agar penyusunan laporan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban formal. Seluruh OPD diminta keluar dari pola rutinitas administratif dan menjadikan pelaporan sebagai bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang transparan dan jujur.

“Seluruh OPD harus berkomitmen menyelesaikan laporan secara tepat waktu dan berkualitas, dengan mengedepankan proses verifikasi dan validasi data secara cermat. Laporan harus mencerminkan kondisi riil, bukan sekadar formalitas atau pengulangan laporan tahun sebelumnya,” papar Sri Paduka.

Ia juga menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam menyusun laporan kinerja. Menurutnya, pelaporan tidak boleh lagi bersifat OPD-sentris atau berorientasi pada kepentingan masing-masing instansi, melainkan ditempatkan sebagai tanggung jawab kolektif Pemerintah Daerah DIY kepada masyarakat.

“Kita melaporkan sebagai unsur Pemerintah Daerah DIY yang membantu Gubernur untuk disampaikan kepada publik, bukan dengan perspektif OPD-sentris,” tegas Sri Paduka.

Dalam konteks pelaporan Tahun 2025, Paku Alam X meminta para kepala OPD memastikan kualitas laporan benar-benar terjaga. Laporan harus valid, konsisten antar dokumen, mengedepankan aspek kualitatif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara substansial sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Untuk itu, ia menginstruksikan agar proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara cermat, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antar dokumen pelaporan maupun penyimpangan dari kondisi di lapangan.

Tahun ini juga menjadi fase transisi penting dalam sistem pelaporan daerah, menyusul peralihan tugas penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dari Bapperida ke Biro PIWP2. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaporan pembangunan daerah.

Meski demikian, Sri Paduka menegaskan agar proses transisi tidak menurunkan kualitas laporan. Ia meminta pengampu kebijakan lama tetap terlibat aktif untuk mendampingi proses penyusunan sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengalaman.

“Terkait dengan peralihan tugas dan fungsi penyusunan EKPD dari Bapperida ke Biro PIWP2, saya minta agar pengampu lama tetap terlibat aktif dalam rangka transfer pengetahuan dan pengalaman, sehingga kesinambungan kualitas laporan tetap terjaga,” tegasnya.

Melalui koordinasi teknis yang intensif antar OPD, Pemda DIY berharap pelaporan kinerja tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.