Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru Tandai Berakhirnya Hukum Pidana Warisan Kolonial di Indonesia

JAKARTA — Indonesia pada Jumat (2/1), mulai memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan, menggantikan hukum pidana warisan era Belanda yang telah mengatur negara ini selama lebih dari 80 tahun dan menandai perubahan besar dalam lanskap hukum nasional.

Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, negara di Asia Tenggara ini masih menjalankan kerangka hukum kolonial yang selama ini banyak dikritik karena dianggap usang dan tidak selaras dengan nilai-nilai sosial Indonesia. Upaya merevisi KUHP telah terhambat selama puluhan tahun, seiring perdebatan para pembuat undang-undang mengenai keseimbangan antara hak asasi manusia, norma agama, dan tradisi lokal di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Dikutip dari AP, KUHP Indonesia setebal 345 halaman tersebut disahkan pada 2022. Saat itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Ned Price, menyatakan bahwa AS “mencermati dengan saksama revisi kode hukum pidana” mitra demokratisnya tersebut.

KUHP baru mengkriminalkan hubungan seksual di luar perkawinan, berlaku bagi warga negara maupun pengunjung asing, serta kembali mengatur sanksi atas penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Aturan ini mulai berlaku setelah melalui masa transisi selama tiga tahun.

Menjauh dari Kerangka Kolonial

Draf KUHP yang sebelumnya telah direvisi sempat siap disahkan pada 2019, namun Presiden saat itu, Joko Widodo, meminta DPR menunda pengesahan di tengah meningkatnya kritik publik yang memicu aksi unjuk rasa nasional dengan melibatkan puluhan ribu orang.

Para penentang menilai rancangan tersebut memuat pasal-pasal yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan menyoroti proses legislasi yang dinilai kurang transparan.

Satuan tugas parlemen memfinalisasi rancangan undang-undang itu pada November 2022, dan DPR menyetujuinya secara bulat sebulan kemudian dalam apa yang disebut pemerintah sebagai sebuah “langkah bersejarah”.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej membela reformasi tersebut sebagai upaya modernisasi yang menggeser paradigma peradilan pidana Indonesia menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

“KUHP baru memprioritaskan pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial, alih-alih semata-mata mengandalkan hukuman,” ujar Hiariej dalam pengarahan mengenai KUHP baru pada Kamis, seraya menambahkan bahwa prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Seiring dengan KUHP, Indonesia juga tengah menyiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yang bertujuan mengatasi ketidakefisienan prosedural dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, rangkaian reformasi ini merepresentasikan perombakan menyeluruh terhadap sistem peradilan, kata Hiariej.

Ketentuan yang Disorot

Dalam KUHP yang telah direvisi, hubungan seksual di luar perkawinan dapat dikenai pidana penjara hingga satu tahun, sementara hidup bersama tanpa ikatan pernikahan diancam hukuman enam bulan. Namun, perkara perzinaan hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari pasangan sah, orang tua, atau anak — sebuah mekanisme pengaman yang, menurut pemerintah, mencegah penegakan hukum secara sewenang-wenang, termasuk terhadap wisatawan.

Kelompok pembela hak asasi manusia tetap bersikap skeptis. Human Rights Watch memperingatkan bahwa ketentuan berbasis moralitas tersebut berpotensi memicu pelanggaran privasi dan penegakan hukum yang tebang pilih.

KUHP baru juga kembali mengatur larangan menghina presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat, lembaga negara, serta ideologi nasional. Perkara penghinaan hanya dapat dilaporkan oleh presiden dan diancam hukuman hingga tiga tahun penjara atas perbuatan yang dianggap “menyerang kehormatan atau martabat” pemimpin negara.