Buka Pintu Kerja Sama, Danantara Mulai Ngobrol dengan AS soal Mineral Kritis

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sudah mulai membuka obrolan dengan Amerika Serikat.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari negosiasi tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Topik yang dibahas cukup strategis, yakni peluang akses terhadap mineral kritis. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral penting dunia.

"Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika, dan juga ada beberapa perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh pemerintah," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Peran Danantara dalam hal ini bersifat business to business (B2B). Artinya, Danantara memfasilitasi dan menjembatani kerja sama langsung antara perusahaan Indonesia dan perusahaan AS yang memiliki minat berinvestasi di sektor mineral kritis.

Airlangga menjelaskan, sebenarnya keterlibatan AS dalam sektor mineral kritis Indonesia bukanlah hal baru. Ia mencontohkan komoditas tembaga (copper) yang telah lama digarap perusahaan asal AS, Freeport-McMoRan, sejak tahun 1967.

Selain tembaga, Airlangga menyebut sejumlah mineral kritis lain yang menjadi perhatian AS, antara lain nikel, bauksit, hingga logam tanah jarang (rare earth).

Untuk nikel, ia menyinggung keberadaan perusahaan multinasional seperti PT Vale Indonesia Tbk yang telah beroperasi di Indonesia sejak dekade 1970-an.

Adapun mineral rare earth, menurutnya, masih dalam tahap pengembangan.

"Rare earth kita juga masih dalam proses. Itu by product dari Timah," tutur dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengakui bahwa AS memang membutuhkan akses terhadap mineral kritis untuk berbagai sektor strategis, mulai dari otomotif, industri pesawat terbang, hingga peralatan pertahanan dan militer.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia menargetkan kesepakatan tarif resiprokal dengan AS dapat dituntaskan dan ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Seluruh isu substansi dalam dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada prinsipnya telah disepakati oleh kedua negara.

Saat ini, proses perundingan memasuki tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa.