COP30 Dorong Pemerintah Menyiapkan Kredit Aneka Hayati

JAKARTA – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) Brasil telah mendorong 

Pemerintah Indonesia menyiapkan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit). Langkah ini dimulai dengan kerja sama bersama sejumlah pihak.

"Kemudian, kita juga membangun koalisi biodiversity dengan United Kingdom dan Prancis melalui panel biodiversity,” jelas Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq dalam sosialisasi hasil COP30 Brasil di Jakarta, Selasa. Jadi, ini pemerintah sedang menyusun serius langkah-langkah untuk meningkatkan biodiversity  menjadi semacam biodiversitycredit dengan mengikuti pembelajaran kelemahan dan kelebihan dari Paris Agreement.

Untuk memulainya, Indonesia dalam COP30 yang diadakan di Belem, Brasil itu telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dan kerja sama dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Dia memberikan contoh bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales telah menandatangani Letter of Intent (LoI).

Tujuannya untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, serta perang global melawan perdagangan ilegal satwa liar, dan kejahatan lingkungan. Selain itu, KLH juga menandatangani MoU dengan Kementerian Energi dan iklim Inggris untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat tata kelola karbon, dan mendorong pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

Indonesia juga meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia saat COP30, untuk memperkuat perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan pesisir menuju ekonomi kelautan rendah karbon dan tahan iklim.

Kerja sama itu ikut mendukung langkah-langkah Indonesia mengatasi perubahan iklim, yang sudah didukung dengan penyerahan Second National Determined Contribution (NDC) untuk target iklim baru dan Rencana Adaptasi Nasional yang disyaratkan oleh Sekretariat UNFCCC. Ini termasuk untuk mendukung perkembangan tata kelola nilai ekonomi karbon yang sekarang dikembangkan di Tanah Air.

"Maka, kalau ada yang bertanya, apakah Indonesia tergopoh-gopoh menyelesaikan nilai ekonomi karbon? Tidak sama sekali. Kami sangat percaya diri bahwa kita melakukan dengan fondasi-fondasi yang sangat kokoh untuk ini," katanya.