Ketidakstabilan Pasokan Listrik Ganggu Pelayanan SPBU di Aceh

Ketidakstabilan Pasokan Listrik Ganggu Pelayanan SPBU di Aceh

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Aceh memastikan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banda Aceh dalam kondisi aman, menyusul antrean panjang yang terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam dua hari terakhir.

Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin mengatakan, antrean mengular tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan akibat ketidakstabilan suplai listrik PLN yang menghambat proses pengisian dan pelayanan di SPBU.

 "Secara stok tidak ada masalah dengan BBM di Banda Aceh. Gangguan terjadi karena ketersediaan listrik PLN yang tidak konstan, masih ada pemadaman bergilir sehingga pengisian BBM dalam jumlah besar ikut terhambat," jelasnya dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Banda Aceh, Selasa (2/12).

Menurutnya, SPBU yang mengandalkan genset juga tidak memungkinkan beroperasi 24 jam penuh. Karena itu, antrean yang terjadi lebih dipicu kekhawatiran berlebihan di masyarakat. "Kami imbau warga tidak panik. Panic buying tidak diperlukan karena stok dijamin aman," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin. Ia menegaskan bahwa suplai energi di Aceh tetap aman. Namun Nahrawi meminta PLN untuk memprioritaskan suplai listrik ke SPBU agar pelayanan kembali normal. 

"SPBU siap melayani masyarakat 24 jam, bahkan 100 jam kalau listrik stabil. Saat ini rata-rata SPBU memakai genset dari pagi sampai malam, dan itu tidak mungkin dipaksakan terus," jelasnya seraya menambahkan jika terus dipaksakan terus genset SPBU bisa meledak.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa pasokan tambahan dari Pertamina dijadwalkan kembali masuk Banda Aceh pada malam ini. "Stok masih aman dalam empat hari ke depan. Itu pun masih ada tambahan lagi. Kapal tanker BBM akan melakukan bunker lagi malam ini. Kami berharap masyarakat tetap tenang," ujar Ketua Hiswana Migas Aceh.

Panic Buying

Nahrawi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) dan tidak memanfaatkan situasi untuk spekulasi harga. Masyarakat membutuhkan suplai BBM bukan hanya untuk kendaraan bermotor, namun untuk bahan bakar genset mengingat aliran listrik di sejumlah wilayah Aceh belum normal. "BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali karena sudah terkontrol sistem. Untuk Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex silakan digunakan sesuai kebutuhan, bukan untuk dijual lagi," tegasnya.

Adapun, Riza, petugas SPBU Pertamina Jeulingke, Banda Aceh, kepada InfoPublik, mengaku dalam beberapa hari terakhir memang terjadi antrean panjang masyarakat mengisi BBM baik kendaraan roda dua, roda empat, maupun jeriken. "Ini memang panic buying saja. Karena stok BBM kami normal saja, tidak dikurangi juga. Ini kami lagi mengisi lagi 8 kl (kiloliter). Minggu lalu kami isi 24 kl. Masyarakat tidak dibatasi pembeliannya. Kecuali khusus jeriken yang hanya untuk pembelian Pertamax, Dexlite. Kebanyakan dipakai untuk genset," jelasnya

Kebijakan Khusus Pembelian BBM Subsidi Satu hal, sesuai surat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas menjawab permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Ketua Hiswana Migas menegaskan hal itu bukanlah kebijakan membebaskan masyarakat membeli BBM bersubsidi, melainkan pengecualian khusus hanya bagi daerah terdampak banjir dan terkendala sinyal internet.

Melalui nomor T631-MG.05/BPH/2025, lembaga tersebut menyatakan menyetujui seluruh permintaan Gubernur Aceh, termasuk pengisian JBT (Minyak Solar) dan JBKP (Pertalite) secara manual tanpa barcode bagi kendaraan dinas pemerintah maupun kebutuhan penanganan bencana.

Dalam suratnya, BPH Migas menegaskan bahwa kebijakan khusus ini diberlakukan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah bencana. Seluruh SPBU di kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat diizinkan melayani pembelian solar dan Pertalite secara manual sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.