Waduh! Penurunan Muka Tanah Jakarta Capai 25 Sentimeter, Pengamat: Giant Sea Wall Perlu Secepatnya Dibangun

Waduh! Penurunan Muka Tanah Jakarta Capai 25 Sentimeter, Pengamat: Giant Sea Wall Perlu Secepatnya Dibangun

JAKARTA- Banjir rob yang melanda sejumlah wilayah di Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta kembali memperlihatkan kerentanan kawasan pantai utara terhadap fenomena pasang maksimum air laut.

Kejadian terbaru yang berlangsung pada 23 November 2025, menunjukkan bahwa fenomena banjir rob bukan peristiwa insidental, melainkan pola berulang yang semakin intens ketika bertemu fase bulan baru dan peningkatan permukaan laut. Genangan tersebut menghambat aktivitas warga, mengganggu kegiatan belanja harian, mematikan aktivitas ekonomi nelayan, dan memutuskan akses warga terhadap fasilitas publik.

Bagi para ahli, pejabat negara, dunia industri, serta jutaan masyarakat pesisir, banjir rob ini sesungguhnya adalah “sirene darurat” yang meminta negara mempercepat pembangunan sistem perlindungan pesisir. Demikian dinyatakan oleh pengamat maritim Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa. Ditegaskan lagi olehnya bahwa situasi ini harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall.

“Penurunan muka tanah di wilayah Jakarta mencapai hingga 25 sentimeter per tahun, menjadikannya salah satu wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah tercepat di dunia. Kenaikan permukaan air laut karena perubahan iklim global kemudian mengunci kondisi darurat ini menjadi bencana ekologis struktural. Ketika darat turun dan laut naik secara bersamaan, kita tidak hanya kehilangan ruang hidup, juga kita kehilangan masa depan,” tegas Capt. Hakeng, Sabtu (29/11).

Lebih lanjut pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) ini menambahkan, bahwa banjir rob yang terus terjadi itu bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi harian, tetapi juga memicu masalah kesehatan jangka panjang. Kondisi lembap berkepanjangan membuka jalan bagi penyebaran demam berdarah, tifus, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan. “Bencana ekologis seperti ini menghasilkan bencana kesehatan publik,” ujar Capt. Hakeng pria asal Maumerea Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Diingatkan pula olehnya bahwa masyarakat pesisir tidak boleh dipaksa hidup dalam ritual bertahan dan mengungsi, selama negara hanya mengandalkan pompa air, perbaikan drainase, dan penyedotan sementara setiap kali pasang maksimum terjadi. “Dari itu, pembangunan Giant Sea Wall menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan konsep jangka panjang yang boleh ditunda,” tegas Capt. Hakeng.

Ia juga mengimbuhkan bahwa proyek tanggul laut raksasa sepanjang 500–535 kilometer dari Tangerang hingga Gresik itu dirancang untuk menjadi sistem pertahanan ekologis dan ekonomi Jawa bagian utara. “Termasuk melindungi Jakarta, kawasan industri kunci, pelabuhan internasional, jalur logistik nasional, dan lahan pangan Jawa. Proyek ini juga diarahkan untuk menyelamatkan sekitar 50 juta penduduk dari ancaman banjir rob dan intrusi air laut,” kata Capt. Hakeng.

Menurut Capt. Hakeng, Giant Sea Wall bukan proyek mewah, ini adalah benteng terakhir kita. “Bila kita gagal membangun, kita akan memanen kerugian permanen, bukan hanya kerugian sementara,”ujarnya seraya mengingatkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta rencana pelibatan investor internasional.

Estimasi Gaya

Estimasi biaya proyek ini mencapai US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.298 triliun. “Angka yang ini sangat kecil bila dibandingkan potensi kerugian ekonomi jika tanggul tidak dibangun,” imbuh Capt. Hakeng .

Percepatan pembangunan Giant Sea Wall, menurut Capt. Hakeng, kini memiliki dukungan politik tertinggi. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan proyek ini sebagai prioritas pembangunan nasional, termasuk arahan untuk memastikan pengelolaan tata kelola air tanah, perencanaan ruang pesisir, dan sistem pompa raksasa terintegrasi sebagai bagian dari grand design pertahanan pesisir Jawa.

“Bagi para pemangku kepentingan, penegasan Presiden Prabowo ini merupakan penanda bahwa era diskusi telah selesai, maka era eksekusi harus dimulai,” ujar Capt. Hakeng.

Ditambahkan olehnya bahwa desakan percepatan pembangunan Giant Sea Wall juga bukan hanya datang dari akademisi dan pemerintah. Keluhan paling keras justru berasal dari masyarakat Jakarta Utara, yang selama bertahun-tahun membayar pajak, tetapi masih harus menghadapi banjir rob berulang.