Perkuat Program MBG, Pemerintah Tancap Gas Bangun SPPG Nasional di 152 Lokasi Sekaligus

JAKARTA – Membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara masif menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem distribusi dan layanan publik yang lebih efisien.

Kehadiran SPPG memungkinkan standarisasi proses, peningkatan kualitas layanan, serta percepatan arus barang maupun data di berbagai sektor.

Dengan cakupan yang luas, SPPG dapat mengurangi ketimpangan akses antarwilayah, menekan biaya operasional, dan meningkatkan transparansi.

Pembangunan masif juga memberi fondasi bagi integrasi digital dan pemantauan real-time, sehingga pemerintah maupun pelaku usaha dapat merespons kebutuhan lebih cepat.

Pada akhirnya, SPPG yang tersusun secara nasional menciptakan layanan yang lebih merata, efisien, dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak pembangunan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 152 lokasi.

Penandatanganan itu mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi dengan PT Hutama Karya sebagai kontraktor, dan PT Kanta Karya Utama sebagai konsultan supervisi.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto di Jakarta, Jumat (21/11), menjelaskan sebenarnya pihaknya berencana membangun SPPG di 264 lokasi, namun tahun ini Kementerian PU hanya bisa membangun di 222 lokasi.

Sebab, lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung.

"Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya," katanya.

Bisma mengatakan bahwa paket pekerjaan dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan sebaran lokasi.

Pada penandatanganan kali ini, pemerintah meneken dua paket fisik dan dua paket supervisi.

Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

Paket ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp639,23 miliar, sementara supervisinya dilakukan PT Kanta Karya Utama senilai Rp7,31 miliar.

Sementara itu, Paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.