Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan Kepulauan Riau Alami Kenaikan, meski di Perkotaan Turun

TANJUNGPINANG - BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada September 2025 turun sebanyak 2,7 ribu orang dibandingkan Maret 2025 yaitu dari 117,28 ribu orang (4,44 persen) menjadi 114,55 ribu orang (4,26 persen).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, menurut BPS Kepri, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan dari 101,34 ribu pada Maret 2025, menjadi 94,77 ribu pada September 2025.

"Kondisi berbeda dialami daerah perdesaan yang justru mengalami kenaikan penduduk miskin, yakni dari 15,94 ribu pada Maret 2025 menjadi 19,79 ribu pada September 2025," kata Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga di kantornya, Kamis (5/2).

Toto menjelaskan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Menurutnya, GK di Kepri menunjukkan kenaikan sebesar 4,60 persen yaitu dari Rp832.410 per kapita per bulan pada Maret 2025, menjadi Rp870.738 per kapita per bulan pada September 2025.

Komoditi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan di perkotaan pada September 2025 yaitu beras sebesar 14,00 persen, kemudian diikuti komoditi rokok kretek filter sebesar 12,60 persen, dan daging ayam ras sebesar 5,56 persen.

Sementara untuk wilayah perdesaan, rokok kretek filter dan beras memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, masing-masing sebesar 18,21 persen dan 16,71 persen.

"Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan," ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan penurunan penduduk miskin tahun 2025 menjadi modal besar untuk mengejar target penurunan kemiskinan pada 2026.

Dia mengatakan Pemprov Kepri telah menetapkan arah kebijakan yang lebih terukur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan target menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 4,14 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kata dia, dua strategi besar yang harus diperkuat pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kepri, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan ditopang oleh integrasi data.

Selain itu peningkatan kapabilitas dan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, perluasan akses modal, hingga penciptaan lapangan kerja.

Ia pun memberikan penekanan khusus pada pentingnya data yang akurat dan terbarukan.

Seluruh program harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” katanya.