Polri Diusulkan Jadi Bagian dari Kementerian

Melalui dua saluran komunikasi tersebut, Jimly berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa mendapatkan masukan masyarakat dalam rangka menyusun rekomendasi terkait reformasi Polri.

Pada bulan pertama sejak dilantik pada 7 November 2025, Komisi Reformasi Polri akan berfokus pada menyerap aspirasi masyarakat.

“Pokoknya bulan pertama kami buka telinga dulu, buka mata. Nanti kami 10 orang ini punya pendapat sendiri-sendiri,” katanya.

Komisi Percepatan Reformasi Polri memiliki 10 anggota resmi dengan latar belakang mantan dan pejabat aktif pemerintah maupun petinggi kepolisian, dengan Jimly Asshiddiqie yang merupakan anggota sekaligus ketua.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan ­Pemasyarakatan (Menko Kumhas Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menilai pengalaman Jepang dalam membangun sistem kepolisian yang profesional, responsif, dan berbasis pelayanan publik dapat menjadi rujukan penting bagi ­Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Jepang Hiraguchi Hiroshi di Tokyo, Jepang, Senin (17/11), Yusril memaparkan perkembangan reformasi hukum dan reformasi kepolisian yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia.

“Meskipun kedua negara memiliki perbedaan karakteristik, tidak ada hambatan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman,” ujar Yusril, ­kemarin. Ant/S-2