Menteri Koperasi Percepat Transformasi Layanan Koperasi Desa

Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan standar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh gerai di desa dan kelurahan memiliki kualitas layanan yang seragam, modern, dan mudah diakses masyarakat.

"Kenapa harus gerai standar? Presiden ingin agar masyarakat desa mendapatkan barang-barang kebutuhan dengan harga yang terjangkau, dan kita punya outlet sendiri," kata Menkop dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (18/11).

Seperti dikutip dari Antara, Ferry menjelaskan standar tersebut tidak membatasi kreativitas, karena setiap koperasi tetap diberi ruang mengembangkan potensi lokal seperti kerajinan, kuliner, hingga wisata sesuai karakter ekonomi desa masing-masing.

Namun keberadaan gerai seragam dinilai penting agar masyarakat desa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memperoleh akses ritel modern yang dikelola langsung oleh koperasi setempat.

Dia menuturkan melalui lebih dari 80 ribu outlet yang direncanakan, pemerintah ingin produk hasil desa maupun produksi dalam negeri, termasuk BUMN, dapat dipasarkan secara luas melalui jaringan koperasi desa.

"Harapannya adalah dengan ada 80 ribu outlet kita bisa memproduksi barang-barang hasil masyarakat desa itu sendiri atau dari hasil produksi manapun dalam negeri BIMN untuk dijual di outlet-outlet yang ada di koperasi desa," tuturnya.

Mankop juga menuturkan Presiden Prabowo meminta setiap Kopdes memiliki apotek dan klinik desa sebagai upaya menghadirkan layanan kesehatan terjangkau agar masyarakat pedesaan dapat mengakses obat dan fasilitas medis tanpa perlu perjalanan jauh.

Bahkan fasilitas gudang turut disiapkan karena koperasi berfungsi sebagai penampung hasil produksi, dilengkapi cold storage, sistem pengatur suhu, hingga dryer guna menjaga kualitas komoditas desa sebelum dipasarkan.

Selain itu, pemerintah menambahkan fasilitas kendaraan logistik agar mobilitas barang dari desa ke luar, maupun sebaliknya, dapat berjalan lancar dan mendukung stabilitas distribusi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kebijakan itu disusun berdasar kebutuhan nyata masyarakat desa yang masih memerlukan pelayanan ritel, kesehatan, dan logistik terjangkau sehingga standar bangunan Kopdes dibuat mengikuti prinsip kemanfaatan dan efisiensi.