Efisiensi Sistem Logistik Jadi Kunci Penguatan Ekonomi Nasional

“Pemerintah bersama ALFI telah membahas isu ODOL dan mencari jalan keluarnya selama bertahun-tahun. Dukungan dari para anggota ALFI akan sangat menentukan keberhasilan Zero ODOL yang diinginkan bersama tanpa mengurangi efisiensi sistem logistik di lapangan,” kata Dudy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan Zero ODOL tidak akan ditunda dan mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2027 mendatang.

"Kita semua sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan Zero ODOL ini sudah berlaku efektif," kata AHY.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini tengah memproses penetapan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.

Perpres ini merupakan strategi Pemerintah dalam membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global.

"Supply Chain Indonesia memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, sektor transportasi dan pergudangan akan menyumbang sekitar 1.500 triliun rupiah terhadap PDB Nasional. Angka ini naik menjadi sekitar 9 persen, dari sebelumnya 8,69 persen pada tahun 2024," kata Airlangga.