BI Perkuat Kedaulatan Rupiah di Perbatasan RI-Malaysia Lewat Lentera Batas Negeri 2026

Pontianak - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kedaulatan Rupiah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui penyelenggaraan Layanan Perbankan Nusantara (Lentera) Batas Negeri 2026 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

"Kegiatan ini menjadi upaya strategis Bank Indonesia memperluas layanan kebanksentralan hingga wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), sekaligus memperkuat literasi keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Reynaldi Akbar Ariesha di Pontianak, Minggu (28/6).

Reynaldi mengatakan wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Indonesia sekaligus pintu masuk aktivitas ekonomi lintas negara sehingga membutuhkan dukungan layanan keuangan yang semakin kuat dan inklusif.

Menurut dia, melalui Lentera Batas Negeri, BI memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah layak edar, edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan QRIS Cross Border, serta berbagai layanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Hingga Juni 2026, Bank Indonesia Kalimantan Barat telah melaksanakan layanan Kas Keliling di 12 titik wilayah 3T dengan nilai penukaran uang mencapai Rp2,78 miliar. Selain itu, melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat, BI juga menjangkau lima pulau terluar Kalimantan Barat, yakni Pulau Karimata, Pulau Maya, Pulau Cempedak, Pulau Pelapis, dan Padang Tikar, dengan total layanan penukaran uang sebesar Rp15,6 miliar," tuturnya.

Di bidang edukasi, sepanjang 2026 BI Kalbar telah menggelar 74 kegiatan sosialisasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang diikuti lebih dari 22 ribu peserta dari berbagai kalangan sebagai bagian dari penguatan literasi keuangan masyarakat.

Pelaksanaan Lentera Batas Negeri 2026 merupakan kelanjutan program serupa yang sebelumnya sukses digelar di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, pada 2025. Pengalaman tersebut menjadi dasar perluasan cakupan layanan di Entikong melalui sinergi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perbankan, serta berbagai instansi terkait.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat memperoleh berbagai layanan, mulai dari penukaran uang dan kas keliling, edukasi CBP Rupiah, QRIS Cross Border, perlindungan konsumen, hingga Gerakan Pangan Murah yang menyediakan 1.000 paket bahan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi.

Lentera juga menghadirkan Pasar Batas Nusantara yang melibatkan 23 UMKM binaan Rumah BUMN Sanggau. Selama kegiatan, pelaku UMKM berhasil menjual 131 produk dengan total omzet mencapai Rp4,54 juta, sekaligus memperluas promosi produk lokal kepada masyarakat dan pelintas batas.

"Selain itu, melalui program Sinergi Layanan Kas (Silakas), masyarakat mendapatkan berbagai layanan terpadu, seperti layanan keimigrasian, Samsat Go Kecamatan, sosialisasi keselamatan transportasi, hingga pemeriksaan kesehatan gratis," kata dia.

Bank Indonesia juga menghadirkan Rupiah Corner Perbatasan sebagai sarana edukasi interaktif mengenai ciri keaslian uang Rupiah, peran Bank Indonesia, serta perkembangan sistem pembayaran digital. Sementara itu, kegiatan Business Matching UMKM mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli, distributor, investor, dan lembaga pembiayaan untuk memperluas peluang kemitraan.

Dari sisi digitalisasi pembayaran, perkembangan penggunaan QRIS di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2026, jumlah merchant QRIS telah mencapai lebih dari 539 ribu merchant, yang didominasi pelaku usaha mikro. BI menilai perkembangan tersebut mencerminkan semakin luasnya adopsi transaksi digital yang cepat, aman, dan efisien, termasuk untuk mendukung transaksi lintas negara melalui QRIS Cross Border di kawasan perbatasan.

"Melalui kolaborasi tersebut, Bank Indonesia optimistis penguatan kedaulatan Rupiah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan sekaligus menegaskan peran wilayah perbatasan sebagai beranda ekonomi Indonesia," katanya.