Jalan Rusak, Ekonomi Tercekik! Warga Kaltim Desak Pemerintah Segera Bangun Infrastruktur Layak

JAKARTA - Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Di tengah geliat pembangunan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), masih banyak ruas jalan di wilayah ini yang memprihatinkan.

Jalan rusak, berlubang, bahkan rawan banjir dan longsor, menjadi keluhan utama warga di berbagai daerah. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu dan pertumbuhan ekonomi daerah tersendat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum, mengaku menerima banyak curahan hati dari masyarakat Kaltim yang berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki infrastruktur jalan lintas wilayah. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu janji perbaikan tanpa kepastian.

“Kasihan warga, bertahun-tahun mereka harus melewati jalan rusak yang menghubungkan antarwilayah seperti Kutai Barat–Mahakam Ulu dan Kutai Timur–Berau. Kondisinya buruk, penuh lubang, bahkan sering longsor,” ungkap Suraidah Harum dalam keterangan resmi kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ia menyoroti kondisi jalur lintas Sotek–Bongan yang menjadi urat nadi transportasi darat di Kaltim. Jalur strategis ini menghubungkan empat kabupaten, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Tak hanya penting untuk warga lokal, ruas ini juga berperan vital sebagai akses pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, hingga kini, banyak titik di jalur tersebut masih belum tersentuh pembangunan. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses fasilitas dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar.

“Kalau jalan rusak begini, ekonomi warga jelas tersendat. Hasil bumi sulit dijual, ongkos transportasi naik, pelayanan publik juga terhambat,” tegasnya.

Meski begitu, Suraidah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur secara merata. Ia berharap, proyek-proyek prioritas bisa segera digarap melalui sinergi APBN dan APBD, agar manfaatnya dirasakan hingga pelosok daerah.

“Insya Allah, dalam tiga hingga lima tahun ke depan, warga Kaltim akan menikmati jalan mulus antarwilayah. DPR RI siap mengawal agar pembangunan ini berjalan adil dan merata,” pungkas politisi Fraksi Partai Golkar itu optimistis.

Bagi warga Kaltim, jalan yang layak bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi urat nadi kehidupan dan kemajuan ekonomi daerah.