Polisi Gagalkan Pengiriman 4 Calon PMI ke Kamboja Lewat Batam, Perekrut Masih Buron

BATAM - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang, Polda Kepulauan Riau menggagalkan pengiriman empat orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Kamboja yang direkrut melalui media sosial oleh seseorang berinisial JL.

Kapolresta Barelang Kombes Pol. Zaenal Arifin mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat dan responsif dari Unit Reskrim Polsek Bengkong yang berhasil menggagalkan pengiriman empat CPMI ke Kamboja.

“Para korban direkrut melalui aplikasi Telegram dengan iming-iming bekerja di Kamboja sebagai scammer dengan gaji sebesar Rp8 juta per bulan,” kata Zaenal di Batam, Kamis (30/10).

Kasus ini terjadi Senin (27/10), di salah satu hotel di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong. Empat calon PMI ilegal itu berinisial FKH (28), AA (29), NFF (25) dan NJ (21). Keempatnya direkrut oleh pelaku berinisial JL, yang kini masih buron.

Modus pelaku menjanjikan seluruh biaya keberangkatan, penginapan, hingga pembuatan paspor ditanggung sepenuhnya.

Para korban kemudian diberangkatkan dari Medan menuju Batam menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu dan ditempatkan di salah satu hotel di kawasan Bengkong, Kota Batam.

“Di Batam ada pelaku berinisial RA berperan membantu pembuatan paspor secara online. Dia mendapatkan upah dari pelaku JL sebesar Rp120 ribu per orang,” ujarnya.

Pelaku RA berhasil ditangkap petugas di kawasan hotel. Petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam, empat lembar boarding pass keberangkatan calon PMI, empat lembar formulir pengajuan paspor serta bukti transfer senilai Rp 7,5 juta yang digunakan untuk pembuatan paspor.

Polisi masih memburu keberadaan JL selaku perekrut, sementara RA menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Barelang dijerat dengan Pasal 81 juncto Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“Pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar,” kata Zaenal.

Kamboja bukanlah negara tujuan penempatan pekerja dari Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia mencatat lebih dari 100 ribu WNI bekerja di negara tersebut.

Padahal, Kamboja hingga kini belum memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia yang menjamin keselamatan dan hak-hak pekerja migran asal Indonesia.

Zaenal mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.

“Kami mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan keabsahan agen atau perusahaan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri,” katanya.