290 Ribu Lowongan Kerja Luar Negeri Masih Terbuka, Menteri P2MI: Peluang Harus Diisi Pekerja Terampil

JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat sebanyak 290.058 lowongan kerja luar negeri masih terbuka dan siap diisi Pekerja Migran Indonesia. Data tersebut disampaikan Menteri P2MI Mukhtarudin saat menerima Duta Besar Filipina untuk Indonesia Christopher B. Montero di Jakarta, Selasa (15/9).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 6 September 2026, dari 290.058 lowongan tersebut, baru 73.410 lowongan atau 25,31 persen yang sudah dilamar. Artinya, masih ada 216.648 lowongan atau 74,69 persen yang belum terisi.

“Pasar kerja global sangat besar. Tugas kita memastikan lowongan ini diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang kompeten, aman, dan berdaya saing, bukan lewat jalur ilegal,” kata Menteri Mukhtarudin.

Ribuan lowongan tersebut tersebar di sektor prioritas seperti pekerja domestik, kesehatan, dan manufaktur. Adapun negara tujuan dengan kebutuhan terbesar antara lain Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Turki.

Untuk menangkap peluang itu, Mukhtarudin menegaskan pemerintah mendorong pergeseran paradigma dari pekerja berketerampilan rendah (low skill) ke pekerja menengah hingga tinggi (medium-high skill), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu instrumennya adalah program SMK Go Global, yang menargetkan penyiapan 500.000 tenaga kerja, terdiri dari 300.000 lulusan SMK dan 200.000 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) umum. Pelatihan difokuskan pada sektor caregiver/careworker, welder, pengemudi truk, dan hospitality.

Data SISKOP2MI Januari - 6 September 2026 juga mencatat KP2MI telah memfasilitasi 252.240 layanan penempatan Pekerja Migran. Penempatan tertinggi masih didominasi Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Jepang, dan Singapura.

Di tengah besarnya peluang tersebut, Menteri Mukhtarudin menekankan pentingnya penguatan kerja sama pelindungan dengan negara-negara sahabat, termasuk Filipina.

“Indonesia dan Filipina punya pengalaman dan tantangan yang sama. MoU Labour Migration Governance yang sedang kita percepat ini akan jadi landasan agar penempatan berjalan aman, tertib, dan pekerjanya terlindungi maksimal dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja,” ujarnya.

MoU tersebut sebelumnya telah masuk tahap pertukaran counterdraft pada 4 Agustus 2026. Indonesia mendorong agar perjanjian mencakup jaminan kesejahteraan, jaminan sosial, pencegahan perekrutan ilegal dan TPPO, hingga pembentukan Steering Committee dan Joint Working Groups.

Sementara itu, Duta Besar Filipina Christopher B. Montero menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai Indonesia-Filipina bisa saling bertukar praktik terbaik pengelolaan pekerja migran.

Upaya pelindungan juga terus diperkuat. Sepanjang Januari - Agustus 2026, KP2MI mencatat 6.668 keberangkatan ilegal berhasil dicegah, 2.208 aduan tertangani, 20 P3MI bermasalah ditindak, dan 7.907 konten perekrutan ilegal di-takedown bersama Komdigi.