Siswa SD di Pemalang Meninggal Diduga Dirundung, Ombudsman Desak Evaluasi Sekolah

Pemalang – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah mendesak Pelaksana Tugas Bupati Pemalang memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus dugaan perundungan yang berujung pada meninggalnya seorang siswa kelas II SD Negeri 01 Kebondalem, Muhammad Hasbi Al Aqib.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah Siti Farida di Semarang, Sabtu (10/10), mengatakan pihaknya mengidentifikasi dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di sekolah tersebut berdasarkan keterangan pemerintah daerah, instansi terkait, dan keluarga korban.

"Dari penjelasan yang kami peroleh, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, maupun keluarga korban, teridentifikasi adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SD Negeri 01 Kebondalem," katanya.

Menurut dia, kasus tersebut perlu ditangani secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pemalang, sekaligus memastikan perlindungan peserta didik di lingkungan sekolah.

Ombudsman menyampaikan enam hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pertama, Plt Bupati diminta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan publik di satuan pendidikan, mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.

Kedua, pemerintah daerah diminta memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak terkait sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan institusi terkait untuk mendukung pemulihan hak-hak korban dan keluarganya. Keempat, melakukan mitigasi secara menyeluruh guna mencegah kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk melalui penguatan deteksi dini dan mekanisme penanganan pengaduan.

Kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kinerja Kelompok Kerja Sekolah Aman dan Nyaman agar pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan berjalan optimal.

Keenam, memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi, termasuk akses terhadap program perlindungan dan bantuan sosial yang sesuai ketentuan. Hal ini menjadi perhatian karena keluarga korban tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Siti Farida menegaskan penyelenggaraan pelayanan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada proses pembelajaran dan pemenuhan aspek administratif. Sekolah juga wajib menjamin perlindungan hak peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

"Penyelenggaraan pelayanan pendidikan harus memastikan setiap peserta didik memperoleh perlindungan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan komponen standar pelayanan publik dan penguatan tata kelola pengaduan di satuan pendidikan. Setiap laporan atau indikasi perundungan harus ditangani secara serius, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, mekanisme pengaduan tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan, tetapi harus disertai tindak lanjut yang jelas, perlindungan terhadap anak, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pendampingan Keluarga Korban

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pendampingan terhadap keluarga korban melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah di Semarang, Jumat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk memantau perkembangan kasus sekaligus memastikan dukungan bagi keluarga korban.