BGN Percepat Pembangunan SPPG di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumpulkan Kepala Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia.

“Saat ini sudah ada 13.245 SPPG tersebar di seluruh Indonesia dan targetnya di akhir Oktober ini sudah mencapai 14 ribu unit,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat di hotel di kawasan Ancol di Jakarta, Senin (27/10).

Dalam pertemuan ini hadir Kareg dan Korwil Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 38 provinsi dan 514 kabupaten di Indonesia. “Kami berkumpul melakukan evaluasi, monitoring dalam rangka percepatan pembangunan SPPG,” kata dia.

Ia menambahkan untuk target di akhir Desember 2025, ada sebanyak 25.400 untuk SPPG aglomerasi yang dibangun.

Pihaknya juga sedang koordinasikan untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil sebanyak 6.000 unit. Saat ini yang sudah terdaftar ada kurang lebih 4.770 unit dan segera akan dilakukan di daerah-daerah terpencil. “Kami ingin mengejar target untuk 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun 2025,” kata dia.

Hari ini semua dikumpulkan di Jakarta karena target ini harus direalisasikan dan kam berikan motivasi, semangat. Pihaknya juga memberikan sosialisasi untuk standar operasi terbaru yang segera terapkan.

Termasuk soal regulasi sanksi bagi mitra yang mengalami kejadian akan langsung dievaluasi. Pihaknya akan melakukan investigasi lalu dihentikan operasionalnya sampai keluar hasil investigasi. “Ini biasanya tergantung dari beratnya kasus, antara dua minggu biasanya sampai dua bulan. Dan itu sangat tergantung dari hasil evaluasi,” kata dia.

Kemandirian Pangan

BGN juga mengatakan Program MBG menciptakan istilah baru yakni MBG-preneur yang memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian pangan lewat penyediaan bahan pangan di tingkat lokal.

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan keberhasilan SPPG atau dapur MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur, tetapi juga kesiapan pasokan bahan pangan dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan lokal.

“Istilah MBG-preneur menarik dan inspiratif. Namun, tidak boleh berhenti di konsep dapur saja karena ruang lingkupnya jauh lebih luas. Kita perlu menjaga agar aliran dana pemerintah pusat tetap memberi manfaat bagi ekonomi lokal, bukan justru terserap ke daerah lain akibat ketergantungan pasokan,” ujar Sony.

Oleh karena itu, menurut Sony, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan Program MBG, utamanya pada aspek rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan. Secara nasional, dari total kebutuhan sekitar 30 ribu SPPG, saat ini baru sekitar 10.900 unit yang beroperasi.

“Jadi tantangannya ke depan bukan sekadar membangun dapur, melainkan membangun seluruh ekosistemnya agar berjalan selaras,” ucap Sony.

Kunjungan BGN bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (26/10) dilakukan untuk memastikan rantai pasok di daerah tersebut tercukupi dengan memberdayakan masyarakat lokal.