Laporan Pengaduan Perilaku Birokrat ke Kanal LPP Terus Meningkat

Menkeu wajib menciptakan iklim ramah investasi sehingga bersihbersih di pajak dan bea cukai untuk menunjukkan pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi.

JAKARTA - Dalam dua pekan setelah Menteri Keuangan membuka pengaduan mengenai perilaku para birokrat khususnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai, jumlahnya terus meningkat signifikan. Maraknya laporan dari masyarakat itu menandakan masih bobroknya mental birokrat di dua institusi yang selama ini menjadi tumpuan penerimaan negara. 

Mental bobrok pegawai Pajak dan Bea Cukai itu semakin memperkuat asumsi publik kalau penerimaan negara selama ini banyak yang bocor karena underinvoicing (lebih rendah dari nilai seharusnya). Oknum pegawai menawarkan kepada wajib pajak atau importir pembayaran kepada negara lebih rendah dari tarif seharusnya, tentu dengan kompensasi mereka mendapat imbalan atau sogok.

Selain menekan penerimaan negara, perilaku yang telah mendarah daging itu juga mengganggu iklim investasi, karena para oknum juga kerap memeras wajib pajak atau importir yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena berbagai biaya siluman.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menilai banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya (LPP) menunjukkan antusiasme publik terhadap sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus tanda masih rapuhnya kepercayaan terhadap sistem birokrasi pajak dan bea cukai di Indonesia.

Menurut Gunadi, fenomena ini bisa jadi merupakan bentuk “efek Purbaya”, yaitu meningkatnya partisipasi publik karena munculnya sosok pejabat yang dianggap berbeda dan lebih terbuka dibandingkan pejabat pada umumnya.

“Efek Purbaya ini kontras dengan capaian saluran laporan lain, bahkan yang secara hierarki lebih tinggi seperti Lapor Mas Wapres (LMW). Namun apakah efek itu substantif, bukan sekadar pencitraan, tentu masih harus dilihat kemudian,” kata Gunadi dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10).

Di sisi lain, dia menilai tingginya laporan ke LPP juga menjadi indikasi kuat bahwa persoalan integritas birokrasi pajak belum selesai. Ia menilai praktik-praktik tidak bersih oleh oknum pejabat pajak masih terjadi, bahkan mungkin semakin mendapatkan ruang ketika tekanan untuk meningkatkan penerimaan negara makin tinggi.

“Fenomena Gayus belum benar-benar hilang. Ketika urgensi penerimaan pajak meningkat, peluang praktik kotor itu justru bisa muncul lagi. Padahal Ditjen Pajak sudah memiliki wadah pengaduan resmi yang bisa diakses publik,” ungkapnya.

Secara kelembagaan, saluran pengaduan semestinya berjalan efektif di dalam tubuh organisasi pemerintah tanpa harus bergantung pada figur menteri. Fakta bahwa masyarakat justru memilih melapor ke kanal pribadi seperti Lapor Pak Purbaya, menurutnya, menandakan turunnya kepercayaan terhadap birokrasi itu sendiri.

“Bisa dibaca bahwa seorang Menteri Keuangan pun tampaknya belum memiliki kepercayaan penuh kepada birokrat di bawahnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan rapuhnya kualitas institusi publik, bukan hanya di bidang perpajakan dan bea cukai, tetapi juga di berbagai cabang pemerintahan lain. Gunadi menyebut langkah seperti LPP atau LMW tetap memiliki manfaat, namun harus dipahami sebagai langkah jangka pendek, bukan solusi struktural.

“Dalam jangka panjang, yang kita butuhkan adalah saluran laporan yang melekat dalam organisasi pemerintahan itu sendiri dan dipercaya masyarakat. Itu bukti birokrasi yang benar-benar berkualitas,” tutupnya.

Langkah Nyata