MBG Sudah Serap Anggaran Rp20,6 Triliun per 3 Oktober

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, kepala penyelenggara penyedia pangan bergizi (SPPG), serta mitra pelaksana dari tiga provinsi. Konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program MBG berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas wilayah menjadi hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan program. Menurutnya, pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengawasan dan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses produksi maupun distribusi.

Dadan mengungkapkan bahwa BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG agar membuka diri terhadap proses inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga di setiap titik produksi.

“BGN sudah instruksikan agar seluruh SPPG membuka diri untuk inspeksi dan monitoring dari pemda. Kami juga minta agar semua SPPG segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan masing-masing dalam waktu satu bulan,” kata Dadan.

Selain pengawasan teknis, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan rantai pasok di daerah. Pemerintah daerah diminta menjamin ketersediaan bahan makanan bergizi agar pelaksanaan MBG tidak terganggu. Ant/S-2