Penyaluran 3,6 Juta Liter Air Bersih untuk Warga yang Terdampak Kekeringan di Bekasi

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah menyalurkan sedikitnya 3,6 juta liter air kepada warga terdampak kekeringan sejak distribusi perdana pada Selasa (9/6) sebagai upaya mencegah krisis air bersih sepanjang musim kemarau tahun ini.

"Bantuan masih terus dilakukan sebagai solusi jangka pendek mencegah krisis air bersih sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan terpenuhi," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis di Cikarang, Selasa.

Dia menjelaskan alur distribusi bantuan air bersih melalui skema kolaborasi lintas sektor terkait. Perumda Tirta Bhagasasi bertugas menyediakan pasokan air sementara pemerintah daerah menyiagakan sekaligus mengarahkan mobilisasi armada truk tangki ke titik-titik terdampak kekeringan.

Pemerintah daerah juga menerima bantuan air bersih dari sejumlah perusahaan, organisasi sosial kemanusiaan, relawan hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane maupun Citarum yang langsung disalurkan kepada warga berdasarkan hasil pemetaan wilayah terdampak kekeringan.

Mengacu data terkini BPBD Kabupaten Bekasi, terdapat 124 titik potensi krisis air bersih yang tersebar di 25 desa pada sembilan kecamatan. Sebanyak 19 desa berada di wilayah selatan dan enam desa lain bagian utara.

Wilayah paling terdampak kekeringan tercatat di Kecamatan Bojongmangu dengan 39 titik yang tersebar di enam desa. Kemudian 36 titik di lima desa se-Kecamatan Cibarusah serta 21 titik di enam desa se-Kecamatan Serang Baru.

"Total warga terdampak berjumlah 14.801 kepala keluarga atau sekitar 45.816 jiwa. Bencana kekeringan juga berdampak terhadap 3.002 hektare lahan pertanian yang ada di 52 desa di 15 kecamatan," ucapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin meminta seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, dunia usaha serta unsur kebencanaan untuk bergerak cepat menangani warga terdampak kekeringan guna memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Dirinya juga meminta penguatan klaster logistik kebencanaan yang telah dibentuk pemerintah daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/KEP.656-BPBD/2023 sebagai garda terdepan kondisi siaga darurat.

Klaster tersebut bertugas memastikan seluruh proses penanganan berjalan efektif mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan logistik, penyimpanan, distribusi bantuan hingga pengawasan penyaluran kepada masyarakat terdampak kekeringan.

"Keberadaan klaster logistik harus semakin diperkuat serta dioptimalkan sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan," katanya.

Endin menugaskan klaster logistik untuk memperkuat pemetaan kebutuhan secara lebih akurat, meliputi wilayah-wilayah potensi mengalami krisis air bersih, kawasan pertanian terdampak hingga kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Selanjutnya, memastikan kesiapan logistik dasar mencakup ketersediaan pasokan air bersih, sarana distribusi air, bahan pangan, perlengkapan kesehatan hingga dukungan operasional lain agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat ketika dibutuhkan.

"Koordinasi lintas sektor terkait dalam klaster logistik juga dibutuhkan untuk memastikan seluruh bantuan disalurkan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Distribusi bantuan tidak hanya diukur dari banyaknya volume yang disalurkan tetapi juga ketepatan sasaran maupun kecepatan distribusi," kata dia.