Menteri PPPA Arifah Fauzi: KPPRI Punya Peran Strategis dalam Kesetaraan Gender
📅 Rabu, 08 Okt 2025, 11:50 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara Foto
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan peran strategis Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) sebagai salah satu kekuatan penting dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender.
"Sejak berdiri pada awal reformasi, KPPRI telah menjadi garda terdepan dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan besar yang berpihak pada perempuan dan anak. Di antaranya Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta paket UU politik yang memuat affirmative action keterwakilan perempuan minimal 30 persen," ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan dalam acara pengukuhan pengurus KPPRI Presidium periode 2025–2030.
Selain itu, lanjut dia, kiprah KPPRI juga tercermin dalam hadirnya UU Kewarganegaraan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang kini sedang dalam pembahasan peraturan pemerintah.
Menteri PPPA mengatakan capaian monumental ini lahir dari kerja keras dan komitmen para srikandi bangsa yang berhimpun di bawah KPPRI.
Sebaiknya Anda baca juga:
Dalam kesempatan tersebut Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus KPPRI, baik pendahulu maupun pengurus sebelumnya.
Arifah Fauzi memberikan selamat kepada pengurus baru periode 2025–2030 yang dinilai akan semakin memperkuat perjuangan perempuan di parlemen.
Kementerian PPPA berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan KPPRI.
Sebaiknya Anda baca juga:
Menteri Arifatul Choiri Fauzi mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan perjuangan agar suara perempuan semakin didengar, hak-haknya terlindungi, dan kontribusinya semakin diakui dalam pembangunan bangsa.
"Kehadiran KPPRI bukan hanya memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga memastikan aspirasi perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapatkan ruang dalam agenda pembangunan nasional. Kami percaya kepemimpinan kolektif perempuan akan menjadi kekuatan moral dan politik yang menentukan arah kebijakan menuju keadilan dan kesetaraan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!