Kalang Kabut, Trump Desak Demokrat Segera Setujui RUU Pendanaan untuk Akhiri “Shutdown”

MOSKWA – Pemerintah federal AS mulai kalang kabut akibat Shutdown (ditutup karena tidak ada dana operasional). Militer, penjaga pantai, pegawai federal, paling terdampak. Bahkan, risiko gangguan jadwal penerbangan mengancam.

Kondisi ini membuat Presiden AS Donald Trump menyatakan siap bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk menangani berbagai isu yang menjadi sumber perdebatan dengan Partai Republik.

Namun, dia memberikan syarat yakni pemerintah federal AS yang sedang shutdown (ditutup karena tidak ada dana operasional) harus dibuka terlebih dahulu.

“Saya senang bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam kebijakan kesehatan mereka yang gagal, atau apa pun, tetapi pertama-tama mereka harus mengizinkan pemerintahan kita dibuka kembali. Bahkan, mereka seharusnya membuka pemerintahan kita malam ini," kata Trump di platform Truth Social pada Senin waktu setempat.

Pemerintahan AS telah ditutup selama enam hari setelah Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara sebelum batas akhir tahun fiskal.

Trump dan Republik menyalahkan Demokrat karena memanfaatkan tenggat tersebut untuk kepentingan politik, termasuk dalam pembiayaan layanan kesehatan bagi imigran tanpa dokumen.

Shutdown membuat 1,3 juta personel militer aktif dan 50.000 anggota penjaga pantai tidak menerima gaji, memotong bantuan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah, serta mempengaruhi lebih dari 13.000 pengatur lalu lintas udara, yang berisiko mengganggu jadwal penerbangan.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal bisa dirumahkan setiap hari, yang menimbulkan kerugian sekitar 400 juta dollar AS (sekitar Rp6,6 triliun) per hari.

Pada Senin, Senat AS gagal mengesahkan RUU yang diajukan Partai Republik untuk mengakhiri shutdown tersebut.

Shutdown atau penutupan pemerintahan AS berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dan kerugian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar 15 miliar dolar AS (Rp248 triliun) per pekan jika terus berlanjut.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett dalam wawancara kepada CNN, sebagaimana dilaporkan RIA Novosti, menilai jika presiden memutuskan bahwa negosiasi benar-benar menemui jalan buntu, maka PHK akan mulai terjadi.

“Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian 15 miliar dolar AS per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan,” kata Hassett.

Namun, jika Partai Demokrat menggunakan pendekatan yang bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, maka tidak akan ada alasan untuk melakukan PHK, tambah Hassett.

Tahun fiskal 2024 berakhir pada 30 September, tetapi Kongres masih belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai anggaran untuk tahun berikutnya. Kebuntuan ini disebabkan oleh konflik sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat, di mana Partai Republik tidak memiliki mayoritas yang dibutuhkan.