Pemkab Bekasi Kembangkan Potensi Desa melalui BUMDes

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkomitmen terus mengembangkan potensi desa melalui optimalisasi pengelolaan lini bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar semakin dikenal luas serta memiliki daya saing tinggi.

Salah satu upaya pengembangan potensi desa dimaksud dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan BUMDes yang kali ini menyasar wilayah Kecamatan Babelan.

"Kami memberikan penilaian sekaligus arahan atas pengelolaan BUMDes di sini agar makin berdaya dalam pengembangan usaha yang menjadi potensi desa," kata Ketua Tim Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada DPMD Kabupaten Bekasi, Chabib Soleh, di aula Kantor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Rabu (01/10).

Dia mengatakan pengawasan dan evaluasi dilakukan tidak hanya untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan transparan dan akuntabel tetapi juga mencari desa yang dapat dijadikan model dalam administrasi serta pengembangan usaha.

Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

"Kami juga ingin mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi pengurus maupun pemerintah desa dalam mengembangkan usaha BUMDes ini," katanya.

Chabib menilai pengurus BUMDes masih membutuhkan bimbingan khususnya dalam pembukuan serta penyusunan laporan keuangan sehingga kegiatan ini turut menjadi sarana pembinaan agar kelembagaan BUMDes lebih profesional dan berkelanjutan.

Ia menambahkan pendirian BUMDes tidak hanya berorientasi pada pendapatan asli desa melainkan juga memiliki fungsi sosial yakni mendorong kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan potensi ekonomi lokal desa.

"Bumdes harus bersinergi, berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih dan bisa berperan mendukung program makan bergizi gratis dalam hal pasokan bahan baku makanan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Babelan Edi Gunawan mengungkapkan sejauh ini sudah ada enam desa di wilayahnya yang membentuk BUMDes antara lain Desa Babelan Kota, Kedung Pengawas, Kedung Jaya, Buni Bakti, Pantai Hurip dan Hurip Jaya.

"Sudah ada enam desa yang berbadan hukum dan sudah memulai kegiatan ketahanan pangan. Harapannya di tahun 2026 BUMDes akan dapat dipercaya untuk mendapatkan anggaran ketahanan pangan untuk pengembangan," katanya.

Ia mengaku satu desa lain yakni Muara Bakti masih dalam proses pembentukan pengurus dan penyelesaian administrasi hukum agar dapat segera menjalankan usaha BUMDes.

Edi juga menekankan penting penguatan peran BUMDes terlebih setelah terbit Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 yang mengamanatkan alokasi 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

Dana tersebut dikelola oleh BUMDes di masing-masing desa untuk memperkuat usaha ekonomi dan mendukung masyarakat.