Program Makan Bergizi Gratis di Mataram Diawasi Ketat, Dapur Tanpa Sertifikat Bisa Disanksi

MATARAM - Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melibatkan petugas usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk mengawasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Langkah ini dilakukan agar pangan yang disajikan aman, sehat, dan sesuai standar kesehatan. Namun, hingga kini baru sebagian dapur MBG yang memiliki sertifikat laik higiene, padahal Oktober 2025 menjadi batas akhir kepemilikan izin tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melibatkan UKS dalam pengawasan MBG," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf di Mataram, Rabu.

Hal tersebut, lanjutnya, sesuai hasil zoom meeting dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program MBG agar pangan yang disajikan melalui menu MBG aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan.

Ia mengatakan keterlibatan petugas UKS ke depan akan menjadi bagian dari Satgas MBG yang akan dibentuk pemerintah secara berjenjang.

Penyiapan sumber daya manusia (SDM) UKS berbeda dengan guru penanggung jawab MBG yang diambil dari guru honorer atau sekarang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Sedangkan SDM UKS diambil dari guru dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), karena akan menjadi Satgas MBG sekolah berkolaborasi dengan Satgas Disdik, dan Satgas MBG Pemerintah Kota Mataram.

Terkait dengan pembentukan satgas MBG, Disdik Kota Mataram masih menunggu sandar operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Namun demikian, sekolah sudah kami minta untuk menyiapkan SDM masing-masing," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan sebelumnya mengatakan untuk pengawasan MBG tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke Dinkes, karena keterbatasan petugas.

"Karena itu, upaya pengecekan makanan di masing-masing sekolah dapat melibatkan petugas UKS," katanya.

Di sisi lain, Dinkes juga sudah meminta semua dapur MBG segera membuat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan untuk melindungi konsumen dari risiko masalah kesehatan dan ditargetkan pembuatan SLHS selesai bulan Oktober 2025.

"Bulan Oktober ini, semua dapur MBG harus sudah memiliki SLHS. Jika tidak, dapur MBG tersebut akan ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Berdasarkan data Dinkes Kota Mataram, saat ini dapur MBG di daerah itu baru terdapat di 13 lokasi, hanya lima dapur MBG yang memiliki SLHS. Tapi, jumlah dapur MBG di Mataram sekarang sudah tercatat 26 lokasi.

"Jadi, kami belum cek kembali berapa yang belum memiliki SLHS," katanya.