Pemerintah Akan Bangun PLTS Kapasitas Besar untuk Kurangi Subsidi

“PLN kan beli dengan harga subsidi bukan dengan harga pasar,”tandas Fabby.

Oleh sebab itu, menurut Fabby ada tiga hal yang perlu secepatnya dilakukan PLN, pertama PLTS harus ditingkatkan. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik(RUPTL) PLN 2025-2034 hanya 17 Giga Watt (GW) maka ke depan harus dua kali lipat bahkan sampai 35 GW.

“Saat ini porsi PLTS dari total sistem kelistrikan itu baru 1 persen. Padahal mestinya 25 persen biar makin mengurangi subsidi listrik,” ungkap Fabby.

IESR menghitung, bila porsi PLTS sampai 25 persen, akan bisa menurunkan biaya pokok pembangkit kira kira 10 persen, karena tidak ada lagi biaya bahan bakar dan biaya angkut.

Kedua katanya adalah mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan PLTS. Khusus di daerah terpencil misalnya harus pakai PLTS, karena biaya subsidi PLTD ke daerah terpencil lebih mahal karena ongkos angkut energi yang besar. Dengan PLTS tidak ada lagi biaya angkut.

Jika dengan PLTD 3.000-5.000 rupiah/kilo watt hour (kwh) maka dengan PLTS akan semakin murah menjadi 2.000 rupiah/kwh dengan daya listrik yang sama.

Ketiga lanjut Fabby adalah mendorong penggunaan PLTS Atap plus Baterai di rumah rumah rakyat.

Semakin Murah

Sementara itu, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma mengatakan penggunaan PLTS memang semakin murah, apalagi jika dibangun dengan kapasitas yang lebih besar. Lihat saja PLTS Terapung Cirata dan beberapa contoh PLTS skala di atas 25 MW lainnya yangdengan harga sudah mendekati 6 cent dollar per kilo watt hour (kwh).

“Kalau kita lihat secara International, listrik yang dibangkitkan dari PLTS juga semakin murah. Hal yang diperlukan jika ingin menggantikan listrik yang sekarang adalah sumber daya apa yang bisa menjadi base load. Misalnya, pembangkit Hydrogen, pembangkit panas bumi dan juga listrik dari PLTS yang menggunakan baterai,”ungkap Surya.