Pemerintah Akan Bangun PLTS Kapasitas Besar untuk Kurangi Subsidi

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan rencana untuk mengefisiensikan subsidi energi terutama listrik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas besar. 

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan, (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9). Menkeu mengatakan dalam pembicaraan dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu, terlontar ide membangun PLTS untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini.

“Investasinya cukup besar, mungkin sekitar 75 miliar dollar AS kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat cost-nya masih tinggi, 9 cent dollar per kwh. Saya bilang, kalau gitu sih subsidinya nambah. Mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 cent dollar per kwh,” kata Menkeu.

Purbaya pun meminta kalau kajian itu benar, agar lebih dimatangkan. “Kita, kalau perlu menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), karena pada akhirnya akan menghilangkan subisidi yang terlalu besar untuk listrik,” tegas Purbaya yang barus saja melepas jabatan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

Menanggapi pernyataan Menkeu, pakar sekaligus praktisi energi terbarukan dari Universitas Brawijaya, Malang, Suprapto, mengatakan, ide Menkeu tersebut perlu didukung segenap pihak karena ia yakin Presiden Prabowo Subianto akan turut mendukungnya.

“Saya kira pemimpin kita sekarangadalah sosok yang punya visi hal itu terlihat bagaimana belanja negara di sektor pertahanan, meskipun budgetnya tinggi tapi itu termasuk investasi yang tak terelakkan untuk ke depannya,” kata Suprapto.

Begitu juga soal energi terbarukan, dia yakin Presiden Prabowo punya kepedulian tinggi karena bicara energi adalah kebutuhan primer dan juga transisi ke sana juga tidak terelakkan, cepat atau lambat pasti akan terjadi.

“Semakin awal kita berinvestasi, semakin baik hasilnya. Semoga ini didukung dalam penganggarannya oleh legislatif,” katanya.

Meskpin biaya kebutuhannya tinggi, tetapi itu hanya di awal dan seiring masifnya penggunaan energi terbarukan termasuk solar panel yang paling banyak, harga akan turun. Apalagi, dengan teknologi produksinya terus berkembang sehingga akan semakin efesien.

“Jika sudah berjalan tentu subsidi listrik bisa turun drastis, membantu tujuan efesiensi pemerintah. Ini hanya perlu didorong lewat regulasi dan insentif, supaya transisinya lebih cepat,” kata Suprapto.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan diskusi Presiden dengan Menteri Bahlil itu arahnya sudah benar bahwa PLTS memang bisa menurunkan subsidi listrik.

Hal yang perlu diluruskan kata Fabby adalah bahwa PLTS itu mahal tidak benar, sebab justru lebih murah dibanding pembangkit listrik lainnya termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit gas.

“Dulu mahal karena masalah teknologinya, sekarang teknologi mudah didapat dan semakin murah,”tegas Fabby.

Fabby menjelaskan, kenapa harga listrik batubara itu murah karena disubsidi dengan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO).