470 Rumah Siap Dibangun Pemkot Ambon bagi Masyarakat Miskin

Ambon - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku menyiapkan 470 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari program nasional pembangunan tiga juta rumah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Tiga juta rumah ini adalah bukti kehadiran pemerintah. Sebagai pemerintah daerah, kita bertanggung jawab untuk menyukseskan program ini,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena di Ambon, Rabu (1/10).

Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka diskusi kelompok terpumpun "Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan" bersama BP-Tapera, Bank BTN, dan sejumlah pengembang di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota Ambon.

Ia menjelaskan dari kuota 470 unit, pemkot hanya memiliki waktu efektif tiga bulan untuk menyelesaikan pembangunan.

Oleh karena itu, diskusi tersebut digelar agar seluruh pihak terkait memahami mekanisme pelaksanaan program.

“Prinsipnya, kami ingin program ini berjalan sukses supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan kalau bisa mulai dilaksanakan dalam waktu singkat,” katanya.

Ia mengakui keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri untuk melaksanakan program tersebut.

Namun, katanya, pemkot akan terus berupaya agar program bisa terealisasi sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) RI.

Dia menjelaskan percepatan pembangunan rumah MBR juga akan berdampak positif bagi perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas sektor konstruksi.

Program ini mengacu pada Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan pembangunan dan kepemilikan rumah.

Untuk wilayah Maluku yang masuk zonasi II, masyarakat belum menikah dengan penghasilan maksimal Rp9 juta dan yang sudah menikah dengan pendapatan maksimal Rp11 juta, berhak menjadi sasaran program, termasuk ASN dan pekerja informal.

Selain hunian, Pemkot Ambon juga berencana memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat penerima program.

Ia berharap, pembangunan rumah ini bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mampu mengatasi backlog perumahan di Kota Ambon yang setiap tahun terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Dengan begitu, hak atas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa semakin terjamin.