Pemkab Sumenep Menyediakan 10 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat

Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menyediakan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan gedung dan asrama Sekolah Rakyat di wilayah itu.

"Lokasinya di Desa Patean, Kecamatan Batuan, yang pembangunannya akan dilakukan pada 2026," kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di sela-sela Pembukaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 49 di Sarana Kegiatan Diklat (SKD) Batuan Sumenep, Selasa.

Ia menjelaskan, kegiatan belajar mengajar (KBM) Sekolah Rakyat di lokasi itu hanya sementara, dan nantinya akan dipindah setelah gedung dan asrama baru selesai dibangun.

Siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep sebanyak 96 orang untuk dua jenjang pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Rinciannya untuk jenjang pendidikan SD sebanyak 46 orang yang terbagi dalam dua kelas dan SMP sebanyak 50 orang yang juga dua kelas.

Bupati Achmad Fauzi mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto demi menyediakan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, sebagai langkah nyata menuju pemerataan pendidikan.

"Pemerintah melalui Sekolah Rakyat ingin memastikan tidak ada anak-anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan biaya," katanya.

Pihaknya mengharapkan program ini menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi masa depan yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh program Sekolah Rakyat ini, agar tidak ada anak yang tertinggal dari haknya untuk belajar, sehingga seluruh anak bisa mengenyam pendidikan bermutu tidak terbebani kondisi ekonomi keluarga.

"Program ini setidaknya mampu menekan angka putus sekolah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, Pemkab Sumenep akan terus mendukung Sekolah Rakyat agar terus berkembang, dan bisa menjadi solusi nyata dalam pemerataan pendidikan, serta memperkuat semangat belajar anak-anak kurang mampu," katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Sumenep Norani Yanuar mengatakan, sebelum pelaksanaan KBM formal, siswa akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

"KBM resmi dimulai setelah masa pengenalan lingkungan sekolah berakhir, yakni setelah tanggal 13 Oktober 2025," katanya.