Ribuan Petani Kepung Monas, Serukan Reforma Agraria di Hari Tani Nasional 2025

JAKARTA – Ribuan massa aksi memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65, Rabu (24/9/2025). Massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama berbagai organisasi rakyat membawa spanduk besar berisi tuntutan reforma agraria dan keadilan bagi petani.

Beberapa spanduk bertuliskan, “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan”, “Tanah untuk Rakyat”, hingga “Hentikan Kriminalisasi dan Diskriminasi Hukum kepada Petani”. Poster-poster itu menjadi simbol kuat perlawanan terhadap ketimpangan agraria yang dirasakan petani selama ini.

Kelompok petani singkong juga mengangkat isu spesifik yang menjadi perhatian mereka. Mereka menuntut pemerintah menetapkan harga minimal singkong Rp1.350 per kilogram, menghentikan impor tapioka, menindak kecurangan pabrik, serta menerbitkan payung hukum tata niaga singkong.

Di barisan depan, sejumlah petani membawa hasil panen seperti padi, pisang, pete, dan labu. Hasil bumi itu menjadi simbol perjuangan agraria sekaligus pengingat pentingnya kedaulatan pangan nasional.

Aksi ini juga diwarnai warna-warni budaya dengan kehadiran peserta yang mengenakan busana adat dari berbagai daerah. “Petani sejahtera, Indonesia jaya!” teriak massa serentak dari atas mobil komando yang dipenuhi pengeras suara.

Orasi dilakukan bergantian oleh perwakilan kelompok tani, mahasiswa, dan aktivis. Dari atas mobil komando, orator menyerukan slogan lantang, “Landreform, Tanah untuk Rakyat!” yang disambut pekikan massa.

Akibat aksi besar ini, Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Bundaran Indosat dan Jalan MH Thamrin ditutup. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan, sementara akses ke Jalan Thamrin tetap dibuka untuk kendaraan pribadi, sepeda motor, dan bus Transjakarta.

Barikade besi dan pembatas jalan oranye dipasang di sekitar lokasi aksi. Aparat kepolisian menjaga ketat jalannya aksi dengan dukungan kendaraan taktis Brimob yang bersiaga di sekitar titik keramaian.

Koordinator Aksi HTN 2025, Fajar Angga, menegaskan aksi ini digelar untuk mendesak pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati. Menurutnya, pemerintah harus serius menjawab tuntutan petani yang sudah bertahun-tahun disuarakan.

SPI membawa enam tuntutan utama dalam aksi ini. Pertama, menyelesaikan konflik agraria dan menghentikan kriminalisasi petani. Kedua, mengalokasikan tanah perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Ketiga, mendesak revisi Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023. Keempat, merevisi sejumlah undang-undang seperti UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, serta mendorong pengesahan UU Masyarakat Adat.

Kelima, mencabut UU Cipta Kerja karena dianggap memperlebar ketimpangan agraria dan memperkuat ketergantungan impor. Keenam, membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan perlindungan petani.

Aksi peringatan HTN 2025 ini juga diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai dari organisasi petani, mahasiswa, buruh, hingga komunitas masyarakat sipil yang ikut menguatkan barisan.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan. Mereka dikerahkan untuk mengawal aksi di kawasan Monas, Istana Negara, hingga DPR/MPR RI.