KSP Dukung Gerakan Setop 'Tot-Tot Wuk-Wuk'
Selasa, 23 Sep 2025, 11:30 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: RRI/Sugandi
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menegaskan akan mendukung gerakan moral setop 'tot-tot wuk-wuk' oleh netizen. Qodari memahami, keresahan masyarakat atas penggunaan sirene dan strobo oleh mobil pengawal.
Qodari pun menceritakan, ketika dirinya bertugas sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kala itu, ia mengaku, membawa mobil pribadi sendiri tanpa ada pengawalan voorijder.
"Gerakan stop tot-tot, wok-wok, berawal dari protes warganet di media sosial. Warganet yang menyoroti penyalahgunaan sirine dan strobo pejabat publik," kata Qodari dalam keterangan pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).
Qodari memastikan, pihaknya jarang menggunakan sirene dan strobo saat berkendara. Kebiasaan menggunakan sirene dan strobo tersebut, hanya pernah dilakukan saat ketika dirinya menjabat sebagai Wakil KSP.
"Jadi, hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Misalnya harus mengejar meeting dan yang lain-lain, selebihnya, tidak dipakai," ucap Qodari.
Kemudian, Qodari menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan contoh menghormati kenyamanan dari pengguna jalan kendati menggunakan pengawalan. Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang jarang memakai strobo termasuk dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
"Pak Mensesneg, Mas Pras sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan. Mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain," ujar Qodari
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengimbau, pejabat negara agar bijak dalam pengunaan fasilitas pengawalan. Prasetyo mendorong, penggunaan fasilitas sirene tidak secara berlebihan dan harus memperhatikan pengguna jalan lainnya.
"Kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain. Sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut, semena-mena atau semau-maunya itu," kata Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9). ils/I-1
Like, Share, Comment:
Dishub: Pemerintah Siapkan Tiga Pelabuhan Alternatif untuk Antisipasi Kepadatan Nataru 2026-2027
05 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!