Moratorium MBG, Perlu Akreditasi Dapur SPPG, Guna Hindari Keracunan Makin Meluas

JAKARTA -  Program memberi makan bergizi gratis (MBG) tentu baik. Namun, entah mengapa di lapangan mungkin banyak penyimpangan, sehingga siswa keracunan terus meluas. Melihat kondisi ini, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menegaskan perlunya akreditasi dan verifikasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah terjadinya kasus keracunan.

“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar siswa tidak dirugikan," kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Menurutnya, pembangunan SPPG tidak cukup hanya berfokus target jumlah dapur. Akan tetapi, pembangunan SPPG juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan. Ia menyarankan akreditasi dan verifikasi itu dapat dilakukan oleh lembaga independen di luar Badan Gizi Nasional (BGN).

Lebih lanjut, Edy menjelaskan sebagian besar pembangunan dapur MBG diserahkan kepada yayasan masyarakat yang memiliki keterbatasan modal, sehingga dapur yang dibangun belum sesuai standar. Ia juga mengusulkan pemberian pinjaman lunak untuk membantu yayasan mendirikan SPPG yang sesuai ketentuan.

“Pembenahan dari hulu ini penting, karena membangun SPPG bukan hanya mendirikan bangunan saja. Dengan adanya standar, harapannya dapat mengurangi adanya cemaran yang masuk dalam makanan,” ujarnya. Selain BGN, Edy juga meminta BPOM dan Dinas Kesehatan daerah memperkuat pengawasan dan melakukan monitoring secara rutin.

“Keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran,” ujar Edy. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyatakan saat ini terdapat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan anggaran terserap sebesar Rp15,7 triliun.

"Hari ini tercatat ada 8.018 SPPG yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan tanggal 8 September minggu lalu, dan sudah mencakup 38 provinsi di 509 kabupaten, serta 7.022 kecamatan," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (15/9). Dadan mengemukakan SPPG menjadi instrumen penting penyerapan anggaran, karena setiap SPPG dapat menyerap anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.

Moratorium

Sebelumnya diingatkan bahwa pemerintah tidak perlu malu, pemerintah tak boleh menutup mata bahwa telah terjadi begitu banyak siswa keracunan makan yang katanya bergizi. Jangan sampai anak sehat gara-gara ada MBG menjadi pada sakit-sakitan. Maka perlu moratorium pemberian MBG. Benahi dulu komponennya agar benar-benar siap. Sebab semua mengeklaim sudah sesuai dengan prosedur. Lalu mengapa masih terus saja jatuh korban keracunan MBG.

Selama moratorium (pemberhentian sejenak) perlu juga diselidiki potensi korupsi. Misalnya, mengurangi standar yang ditetapkan, kalau tidak ada pengurangan standar, tidak mungkin banyak siswa keracunan. Untuk mengambil untung yang lebih besar, maka standarnya diturunkan. Terbaru 500 siswa Garut keracunan. Saat ini Kepolisian Resor Garut menyelidiki penyebab keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk mengetahui karena diduga mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau adanya faktor lain.