Kalau Desa Berdaya, Rantai Kemiskinan bisa Diputus dari Akarnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melalui Kantor Staf Presiden menegaskan komitmen Pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan yang dimulai dari pendidikan.

 Pelaksana Tugas Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Harianto seusai melakukan verifikasi lapangan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (27/8) mengatakan komitmen memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan diimplementasikan Presiden Prabowo dengan menginisiasi program Sekolah Rakyat di seluruh daerah.

Calon siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak dari keluarga dengan kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kategori yang direkrut adalah anak yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2,” kata Harianto.

 Di Malang jelas Harianto sudah diusulkan tiga tempat memastikan lahan potensial yang bisa dibangun Sekolah Rakyat. Lokasi tersebut yakni di Kecamatan Tumpang, Turen, dan Bantur.

“Penentuan lokasi ini penting karena menjadi bagian dari sistem,” katanya. Titik yang ditetapkan sebagai tempat pendirian fasilitas pendidikan tersebut harus mudah dijangkau, dekat dengan fasilitas kesehatan, punya akses air, dan jaringan internet.

 Kriteria itu bertujuan memberikan kemudahan bagi para pelajar dan guru dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik di kelas maupun asrama. “Sekolah Rakyat ini kan tidak bisa berdiri sendiri karena nanti di situ ada sosialisasi dengan masyarakat dan lain lain,” katanya.

Jangka Panjang

Pakar kemiskinan dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto yang diminta tanggapannya mengatakan untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor memang memerlukan kebijakan yang lebih mendasar dan berorientasi pada potensi manusia.

Strategi melalui pendidikan menunjukkan Pemerintah mulai berorientasi melakukan pengentasan melalui upaya jangka panjang agar dapat mendorong kemampuan pengembangan diri golongan miskin. “Selama ini tidak sedikit program yang telah dijalankan di lapangan, seperti memacu pertumbuhan dengan menjaga konsumsi melalui paket-paket bantuan.

Untuk sebagian memang cukup bermanfaat, tapi harus diakui berbagai upaya ini masih belum memberi hasil memuaskan,” katanya. Hal yang tak bisa diingkari, kesenjangan justru semakin lebar. Justru dengan memanfaatkan potensi manusia melalui pendidikan akan mendorong kemampuan pengembangan diri. Pembangunan kapasitas diri itu akan membantu mengatasi kemiskinan lewat peningkatan keterampilan dan pengetahuan. “Ini yang membuka akses mereka ke pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi.

 Program seperti beasiswa dan Sekolah Rakyat, pengembangan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja, akan sangat membantu,” kata Bagong. Pada kesempatan lain, Peneliti Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Lalu Ahmad Laduni, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan lewat program Sekolah Rakyat.

Namun, ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan program tersebut terletak pada penguatan desa. “Intinya adalah desa. Kalau bicara kemiskinan, kita harus melihat akar masalah yang banyak muncul di perdesaan, termasuk di daerah terpencil Sumatera maupun Kalimantan,” kata Laduni, Kamis (28/8). Ia mencontohkan, di banyak desa yang berada di tengah perkebunan sawit, masyarakat sering kali tidak memiliki akses penuh untuk mengelola hasil bumi mereka sendiri. Akibatnya, warga hanya menjadi buruh di tanah kelahirannya sendiri.

 “Kalau Sekolah Rakyat bisa mengajarkan keterampilan langsung, misalnya bagaimana warga mengolah sawit menjadi produk turunan, itu baru benar-benar memberdayakan. Pendidikan jangan hanya teori, tapi juga harus kontekstual dengan kebutuhan desa,” jelasnya. Menurut Laduni, Sekolah Rakyat bisa menjadi motor penggerak kemandirian desa apabila dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas.

Kurikulum yang relevan dengan realitas masyarakat pedesaan sangat penting, termasuk pengelolaan lahan, penguatan koperasi, hingga literasi ekonomi. “Kalau desa berdaya, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Sekolah Rakyat tidak boleh hanya jadi proyek simbolik, tetapi benar-benar menjadi ruang belajar rakyat untuk hidup lebih mandiri,” pungkasnya.