Digitalisasi Bansos: Modernisasi atau Sekadar Ganti Wajah Lama?

JAKARTA - Pemerintah terus membenahi masalah distribusi bantuan sosial (bansos) dengan mendorong digitalisasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada September 2025. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta efisiensi penyaluran dana, sekaligus meminimalisasi praktik penyalahgunaan.

Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, literasi keuangan masyarakat penerima, serta koordinasi lintas lembaga. Dengan begitu, transformasi ini jangan sampai menciptakan kesenjangan baru bagi kelompok rentan yang belum terjangkau layanan digital.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan adanya trasformasi digital penyaluran bansos akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” kata Luhut usai Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8).

Pemerintah secara resmi memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI). Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.

Luhut menjelaskan, digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS (Badan Pusat Statistik) telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat.

Dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah. “Kita akan menghemat 500 triliun rupiah lebih, misalnya itu bansos, cash tranfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted,” urainya.

Dia menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3-0,4 persen. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Sistem Dibangun

Senada, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian. Sementara khusus untuk Kementerian Sosial agar Bansos semakin tepat sasaran.

“Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted atau tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN. Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” jelas Gus Ipul sapaan akrab Mensos.