Beli Gas LPG 3 Kg Tak Bisa Sembarangan, Mulai 2026 Wajib Lewat Verifikasi

JAKARTA – Sistem distribusi LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat kecil. Tabung gas ini ditujukan khusus bagi rumah tangga miskin, nelayan kecil, dan pelaku UMKM mikro yang sangat bergantung pada energi murah untuk kebutuhan sehari-hari maupun keberlangsungan usaha. Karena itu, distribusi yang tepat sasaran menjadi kunci agar subsidi energi benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan, bukan sekadar mengalir ke pasar bebas.

Pengelolaan distribusi LPG 3 kg yang baik juga erat kaitannya dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Distorsi atau kebocoran distribusi sering kali menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat pengecer, yang justru membebani kelompok miskin. Dengan sistem distribusi yang lebih terukur—misalnya melalui digitalisasi, integrasi data penerima, dan pemantauan stok di berbagai wilayah—pemerintah dapat menekan potensi penyalahgunaan, memperbaiki efisiensi logistik, dan memastikan pasokan tetap terjaga hingga ke pelosok.

Dari perspektif makro, distribusi LPG bersubsidi yang efektif turut mendukung pengendalian inflasi. Harga energi, terutama LPG, memiliki bobot signifikan dalam komponen inflasi volatile food dan administered prices. Gangguan distribusi yang menyebabkan kelangkaan dapat memicu inflasi energi, yang kemudian berdampak luas pada stabilitas perekonomian nasional.

Lebih dari itu, penguatan sistem distribusi LPG 3 kg juga menjadi langkah transisi menuju kebijakan energi yang lebih berkelanjutan. Sembari menjaga akses energi terjangkau bagi masyarakat kecil, pemerintah dapat menyiapkan program jangka panjang seperti konversi ke energi bersih, namun dengan tetap mengandalkan distribusi LPG yang tepat sasaran sebagai penyangga di masa transisi.

Dengan demikian, distribusi LPG bersubsidi 3 kg bukan hanya isu logistik semata, melainkan instrumen penting dalam menjaga keadilan sosial, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan sebuah sistem untuk memverifikasi data para pembeli LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) yang mulai diberlakukan tahun depan (2026).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan selama ini pembelian LPG 3 kg hanya sebatas mengumpulkan fotokopi KTP saja, sehingga tidak terdata dalam sistem.

"Kami akan membangunkan sistem. Itu sistemnya sudah ada, tapi bagaimana secara sistem itu bisa lebih cepat, agar tidak berulang-ulang lagi setiap orang menyerahkan copy KTP," ujar Yuliot, di Jakarta, Rabu (27/8).

Pola lama tersebut, kata Yuliot, membuat pemerintah sulit untuk memastikan bahwa LPG subsidi telah tepat sasaran, padahal gas 3 kg ini diperuntukkan bagi rumah tangga yang tidak mampu, usaha mikro, nelayan dan petani.

Lebih lanjut, sistem tersebut nantinya akan disesuaikan dengan domisili penerima manfaat, sehingga datanya lebih akurat.

"Jadi maksud Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) pada saat itu sesuai dengan KTP, tidak berulang-ulang. Itu harus sesuai dengan domisili masyarakat yang bersangkutan," ujarnya pula.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana untuk menetapkan LPG satu harga. Ia menyampaikan Kementerian ESDM melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat.

Pelaksanaan transformasi LPG 3 kg akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia juga menetapkan kebijakan LPG (gas alam cair) satu harga untuk tabung 3 kg pada 2026 melalui revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.