Parlemen Kamboja Loloskan UU Pencabutan Kewarganegaraan, Dikhawatirkan untuk Bungkam Oposisi

Kewarganegaraan dapat dicabut atas dasar pengkhianatan atau ketidaksetiaan di 15 negara Uni Eropa, dan hanya untuk warga negara yang dinaturalisasi di delapan negara di antaranya, menurut pengarahan Parlemen Eropa pada bulan Februari.

Bulan lalu, Amnesty International menyebut undang-undang itu sebagai "pelanggaran kejam terhadap hukum internasional".

"Hal ini terjadi di tengah kegagalan otoritas Kamboja dalam menjaga independensi dan integritas pengadilan di negara ini," ujar direktur penelitian regional Montse Ferrer.

Hal ini memungkinkan praktik otoriter pemerintah terus berlanjut tanpa kendali, seperti penganiayaan terhadap para pemimpin oposisi, aktivis, dan jurnalis independen.

Puluhan aktivis oposisi dipenjara atau menghadapi kasus hukum yang diajukan oleh otoritas Kamboja.

Pemimpin oposisi Kem Sokha dijatuhi hukuman 27 tahun penjara pada tahun 2023 karena pengkhianatan dan langsung ditempatkan dalam tahanan rumah.