Kopdes Merah Putih Jadi Penyelamat Rantai Pasok Pedesaan

JAKARTA - Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dinilai berpotensi menjadi solusi atas tantangan logistik di pedesaan dengan memperkuat jaringan distribusi barang, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan layanan ekonomi. 

Namun, keberhasilan inisiatif ini bergantung pada tata kelola yang transparan, dukungan infrastruktur dasar, serta kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. 

Tanpa pengawasan dan model bisnis berkelanjutan, Kopdes berisiko hanya menjadi proyek jangka pendek yang tidak mampu menjawab persoalan struktural logistik desa secara menyeluruh.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) bisa menjadi solusi untuk mengatasi tantangan logistik di pedesaan.

Dalam pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Senin (25/8), Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, menyoroti bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan, masih belum memiliki sistem logistik perdesaan yang terintegrasi.

"Banyak kabupaten tidak punya fasilitas cold storage (gudang pendingin)," ujarnya.

Ia mencontohkan di beberapa daerah seperti Bengkulu, pasokan ayam untuk restoran cepat saji masih harus dikirim dari Jakarta setiap tiga hari sekali dan disimpan dalam chest freezer, bukan cold storage, sementara di Kalimantan, fasilitas serupa hampir tidak ada.

Kondisi ini disebutnya menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan (oversupply dan overdemand) yang seringkali memicu inflasi. Untuk mengatasinya, Samsul menekankan pentingnya pembangunan gudang yang terkoneksi secara digital.

"Kalau gudang-gudang ini terkoneksi secara digital, kita bisa mengendalikan yang namanya oversupply, overdemand," kata dia.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam digitalisasi logistik ini. Melalui pemanfaatan plafon kredit pemerintah, koperasi ini dapat membangun infrastruktur penting seperti cold storage dan fasilitas pendukung lainnya.

Hingga saat ini, lebih dari 80 ribu unit Kopdes sudah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 35.000 unit telah memiliki akun microsite, dengan 2.900 unit sudah memperbarui data mereka. Pemerintah menargetkan 15 ribu Kopdes dapat beroperasi penuh pada Agustus 2025.

Setiap koperasi yang beroperasi harus memenuhi kriteria minimal, yaitu memiliki satu gerai usaha dan lokasi yang terverifikasi. Ke depannya, setiap Kopdes akan memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, LPG, dan pupuk bersubsidi, hingga klinik, apotek, pergudangan, logistik, dan unit simpan pinjam.

Samsul juga menyoroti kurangnya pendidikan logistik di perguruan tinggi Indonesia, padahal bidang ini sangat krusial bagi negara kepulauan.

Ia berharap 2.000 mahasiswa dari Tim Ekspedisi Patriot dapat membantu menyelesaikan masalah logistik ini melalui riset dan pemetaan potensi ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.