Tak Boleh Lagi Bergantung Impor, Mentan Pastikan 2025 Tahun Swasembada

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia menjadi titik krusial bagi bangsa untuk membuktikan diri mampu merebut kembali swasembada pangan tahun ini. 

Ia menyebut, delapan dekade kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan dengan simbolik, tetapi diwujudkan dalam capaian konkret berupa kemandirian pangan yang menjadi syarat utama kedaulatan bangsa.

Amran menilai, peluang menuju swasembada terbuka lebar di tengah upaya intensif pemerintah memperluas lahan tanam, mempercepat modernisasi pertanian, serta memperkuat distribusi pupuk dan benih unggul. 

Ia menekankan, capaian ini bukan sekadar soal produksi, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa: Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—dari petani, pemerintah daerah, hingga pelaku swasta—untuk menjadikan 2025 sebagai tahun pembuktian bahwa bangsa dengan tanah subur dan kekayaan agraris ini mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan.

“Ini hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-80. Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insya Allah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Mentan saat memimpin Upacara HUT Ke-80 RI di Kementerian Pertanian Jakarta, Minggu (17/8).

Mentan menegaskan capaian itu tidak lepas dari dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta petani di lapangan.

“Berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden dan perjuangan kita semua, target swasembada bisa kita percepat. Dari empat tahun menjadi satu tahun,” ujar Mentan.

Mentan menyebutkan hingga September 2025, produksi beras nasional diproyeksikan surplus mencapai 4,86 juta ton. Stok beras di Perum Bulog pun menembus 4,2 juta ton.

Angka itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) naik hingga 122 persen, melampaui target pemerintah.

Tak hanya itu, Kementerian Pertanian juga berhasil merebut kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah sebelumnya berada di posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementan pun mencatat lompatan signifikan dari 79,64 menjadi 85,12.

Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkat dari 66,79 menjadi 74,46.

"Capaian ini mendapat pengakuan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), FAO dan Badan Pusat Statistik (BPS)," ucap Mentan.