DPRD DKI Jakarta Soroti Peninggian Pagar Stasiun Cikini, Minta Solusi Ramah Pejalan Kaki

JAKARTA – Kebijakan peninggian pagar pembatas di pintu masuk Stasiun Cikini, Jakarta Pusat, menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Langkah tersebut dilakukan pihak pengelola sebagai respons atas maraknya warga yang melompati pagar demi mengakses area stasiun, namun dinilai hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah.

Akses menuju Stasiun Cikini selama ini menjadi salah satu titik padat lalu lintas pejalan kaki. Keputusan untuk menaikkan tinggi pagar dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran akses, namun sejumlah kalangan menilai langkah itu belum menjadi solusi jangka panjang, terutama dalam menciptakan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa penanganan persoalan akses menuju stasiun seharusnya mengutamakan prinsip ramah pejalan kaki. Menurutnya, kebijakan saat ini cenderung hanya menambal masalah, tanpa memperbaiki desain keseluruhan fasilitas transportasi publik.

“Itu hanya solusi tambal sulam,” ujar Wibi Andrino, Selasa (12/8/2025).

Wibi menilai peninggian pagar justru dapat menciptakan kesan tidak ramah terhadap masyarakat yang ingin mengakses transportasi publik di Jakarta. Ia menekankan bahwa konsep transportasi publik modern menuntut keterbukaan akses yang tetap memperhatikan aspek keamanan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya perencanaan desain fasilitas publik yang mampu menggabungkan unsur keamanan, kenyamanan, dan estetika. Dengan desain yang tepat, masyarakat tidak akan merasa terhalangi, dan potensi pelanggaran seperti melompati pagar dapat ditekan.

“Memperbaiki desain agar tetap aman sekaligus estetis,” kata Wibi.

Sebagai solusi, politisi Partai NasDem ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tujuannya, mencari alternatif yang lebih efektif seperti penambahan jumlah pintu masuk ke Stasiun Cikini.

Menurutnya, penambahan pintu masuk akan membantu mengurai kepadatan dan mengurangi dorongan warga untuk mengambil jalur tidak resmi. Dengan akses yang lebih banyak, arus penumpang dapat berjalan lebih tertib.

Wibi juga mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass yang terintegrasi langsung dengan area stasiun. Ia menilai fasilitas ini akan mengatur pergerakan pejalan kaki secara lebih aman, sekaligus memberikan kenyamanan tambahan bagi pengguna transportasi umum.

Selain menciptakan keamanan, fasilitas seperti JPO atau underpass juga diyakini mampu meningkatkan citra kawasan stasiun. Hal ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang ramah pejalan kaki dan mengedepankan transportasi publik.

“Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas,” tegas Wibi.

Ia mengingatkan bahwa masalah serupa juga terjadi di berbagai titik simpul transportasi lain di Jakarta. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi menyusun strategi berbasis perencanaan jangka panjang.

Menurut Wibi, keberhasilan pengelolaan transportasi publik di Jakarta tidak hanya diukur dari kelancaran operasional moda transportasi, tetapi juga dari kemudahan dan kenyamanan akses bagi pengguna. Infrastruktur yang aman dan ramah pejalan kaki akan mendorong masyarakat lebih memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi.