BPS Jawa Barat Persiapkan Sensus Ekonomi 2026 dengan FGD Geladi Bersih di Kabupaten Purwakarta

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mematangkan persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Purwakarta, Jabar, Kamis.

Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jawa Barat, Hendi Hario Sasangko di Purwakarta , Kamis mengatakan SE2026 bertujuan untuk mendata seluruh unit usaha dan perusahaan di Indonesia, guna memperoleh gambaran komprehensif tentang struktur dan performa ekonomi nasional, terinci hingga tingkat wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha.

"Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif," katanya.

Ia menyebutkan, pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan atas amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sesuai ketentuan tersebut, BPS memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali.

Sebagai bagian dari upaya persiapan sensus ekonomi itu BPS Jabar melaksanakan FGD Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 di Purwakarta dengan dua tujuan utama, yakni menyosialisasikan SE2026 kepada para pemangku kepentingan serta merumuskan strategi koordinasi yang efektif antara BPS dan pelaku usaha.

"Diskusi difokuskan pada penyempurnaan instrumen pendataan, identifikasi potensi kendala (teknis dan nonteknis), serta mekanisme pelaksanaan yang optimal," katanya.

Disebutkannya, partisipasi aktif dari para pelaku usaha sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan representatif.

FGD tersebut dihadiri perwakilan BPS Jabar, BPS Purwakarta, perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta, serta para pelaku usaha.

Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang akan digelar BPS pada tahun 2026.

Ia menekankan pentingnya data akurat untuk pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekda juga menyinggung pertumbuhan signifikan UMKM di Purwakarta, yang mencapai sekitar 20.000 unit usaha pada tahun 2025, menunjukkan kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Purwakarta, Irna Afrianti, mengatakan Purwakarta berperan sebagai perwakilan kabupaten dalam geladi bersih SE2026, yang mencakup dua kelurahan yaitu Ciseureuh dan Munjul Jaya.

Menurut dia, FGD di Purwakarta menandai langkah penting dalam persiapan SE2026. Kolaborasi yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengumpulkan data ekonomi yang komprehensif dan akurat, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat dan Indonesia.

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, terdapat 87.246 usaha/perusahaan di Purwakarta, dengan mayoritas (98.3%) merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).