Pedagang Barito, Jaksel, Hari Ini Direlokasi, Diberi Pilihan untuk Pindah Lokasi Dagang

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan (Jaksel) menyiapkan sebanyak 11 truk dan personel pengamanan untuk mendukung proses relokasi pedagang dari Lokasi Sementara (Loksem) Barito.

“Kita siapkan 11 truk dan personil pengamanan,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/8).

Nanto mengatakan persiapan itu sebagai bagian dari dukungan relokasi para pedagang di Loksem JS 25, JS 26, dan JS 30 Barito.

Adapun jumlah personel yang dikerahkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan nantinya.

Kemudian, pihaknya juga telah melaporkan kesiapan tersebut kepada pimpinan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. “Kita menunggu perintah pimpinan. Kita sudah siap membantu untuk perpindahan para pedagang,” ucapnya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan waktu sampai Minggu (3/8) agar Loksem Barito dikosongkan oleh para pedagang.

Pemkot Jaksel pun siap membantu fasilitasi pemindahan pedagang Lokasi Sementara (Loksem) Barito ke sejumlah pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.

Pedagang diberikan pilihan lokasi pindah ke pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya. Yakni Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih dan Kebayoran Lama.

Jika Loksem Barito sudah benar-benar kosong, nantinya sepenuhnya akan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI.

Pasar Barito sebelumnya direnovasi dan beroperasi kembali pada 13 Oktober 2023. Tercatat sebanyak 137 kios di Pasar Barito yang terdiri dari 85 kios hewan, 18 kios buah dan 34 kios kuliner.

Pemprov DKI Jakarta berencana menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi Taman Utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

Namun, penamaan Taman ASEAN itu batal dan akan diganti menjadi Taman Bendera Pusaka karena perlunya waktu dan birokrasi panjang antarnegara untuk bisa menggunakan nama tersebut.