Diplomasi ala Prabowo: Membangun Jembatan atau Hilang Arah?

Belum lagi ternyata ada kesepakatan tambahan soal Indonesia memberi akses data personal warganya kepada AS serta mencabut pembatasan ekspor mineral kritis.

Di sisi geopolitik, AS bahkan meminta agar Indonesia bersikap lebih keras terhadap Cina, terutama dalam isu Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini bertentangan dengan semangat solidaritas Selatan-Selatan yang sebelumnya digaungkan di forum BRICS.

Dengan memenuhi lebih banyak kepentingan AS hanya untuk mendapatkan pengurangan tarif, Indonesia gagal menggerakkan solidaritas negara-negara Global Selatan lain yang juga menghadapi ancaman serupa.

Sebaliknya, keterlibatan di BRICS membuat Indonesia tergabung dengan kelompok revisionis seperti Rusia dan Cina. Kelompok ini kerap menentang hukum internasional, misalnya invasi Rusia atas Ukraina dan klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan.

Arah diplomasi tidak jelas

Narasi ‘pembangun jembatan’ saat ini tidak lagi relevan. Jika berkeras merangkul dua kutub sekaligus, Indonesia justru berpotensi kehilangan kepercayaan dari keduanya.

Diplomasi Indonesia saat ini justru cenderung tampak sebagai keberpihakan (alignment) pada satu kutub saja. Ini membuat negara dari kutub lain akan menjaga jarak atau bahkan membuat kebijakan yang merugikan Indonesia.

Diplomasi Indonesia tidak menunjukkan arah yang jelas. Presiden Prabowo terjebak pada aksi diplomasi simbolik melalui kunjungan ke luar negeri yang intens dan tanpa perencanaan yang jelas. Ini membuat kebijakan luar negeri kita hanya “gaya tanpa substansi”.

Prabowo juga meminggirkan Kementerian Luar Negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri. Kebijakan tanpa komitmen dan konsistensi visi justru melemahkan posisi Indonesia sebagai pemain utama di kawasan.

Fokus pada politik bebas-aktif dan ASEAN

Indonesia harus kembali pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sudah diatur oleh UUD 1945.

Politik bebas aktif mengedepankan upaya menjaga kedaulatan, memegang teguh hukum internasional untuk menjaga ketertiban dunia, dan memperkuat multilateralisme sebagai cara mempertahankan perdamaian abadi.

Untuk menghadapi dampak negatif dari tatanan dunia multipolar, Indonesia perlu mendorong integrasi ekonomi kawasan dengan meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara ASEAN, Australia, dan Asia Timur.